Polda Riau Tindak Ormas Pemeras, Kemendagri Sebut Contoh Penting

Pekanbaru: Langkah tegas Kepolisian Daerah Riau yang menindak organisasi masyarakat Pemuda Tri Karya (Petir) dan pimpinannya terkait kasus pemerasan mendapat perhatian khusus Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan penindakan tersebut bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

"Kami memberikan apresiasi kepada Polda Riau yang telah menegakkan hukum secara profesional terhadap pengurus organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Langkah ini memberi rasa aman bagi masyarakat dan menjadi contoh penting bahwa hukum berdiri di atas semua kepentingan," kata Bahtiar dalam keterangan pers, Senin, 20 Oktober 2025.
 

Baca: Polda Riau Tangkap Petinggi Ormas Usai Lakukan Pemerasan Terhadap Perusahaan

Bahtiar menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pengurus ormas tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang melarang ormas melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, atau melakukan perusakan fasilitas sosial dan umum.

"Ormas seharusnya menjadi pilar partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bukan justru menebar ancaman atau melakukan tindakan melawan hukum. Negara tidak akan membiarkan praktik intimidasi dan pemerasan berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan," jelas Bahtiar.

Menurut dia Kemendagri akan terus mendukung langkah Polri dalam melakukan pembinaan dan penertiban terhadap ormas agar senantiasa berperan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan tindakan Polda Riau dalam kasus Ormas Petir telah sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, yang menegaskan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

“Langkah penegakan hukum oleh Polda Riau merupakan contoh baik dalam menjaga wibawa hukum dan melindungi masyarakat. Kami berharap seluruh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Indonesia dapat meneladani sikap tegas namun proporsional seperti ini,” ungkap Bahtiar.

Sementara Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, menegaskan penanganan kasus ini merupakan bagian dari upaya kepolisian memastikan rasa aman kepada masyarakat serta menegakkan hukum secara adil dan transparan.

"Polda Riau bekerja secara profesional dan proporsional. Tidak ada satu pun kelompok yang kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum," jelas Anom.

Anom juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap mempercayakan proses hukum kepada aparat penegak hukum. 

"Polda Riau berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindakan melawan hukum yang mengganggu ketertiban dan keamanan di wilayah Riau," ujar Anom.