MK Tolak Gugatan Wamen Rangkap Jabatan, Dinilai Tak Merugikan Hak Konstitusi

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil aturan terkait praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris atau pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Putusan itu dibacakan, di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis, 28 Agustus 2025.

"Berdasarkan UUD 1945 amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon nomor 118 tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo dalam putusannya, Kamis, 28 Agustus 2025. 

Suhartoyo mengatakan lampiran substansi bukti-bukti para pemohon berupa karya tulis di media massa nasional, berupa kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri yang tidak digunakan oleh pemerintah, tidak secara langsung merugikan hak konstitusional pemohon. 

"Bukan berarti hak konstitusional konvensional para pemohon mengalami kerugian spesifik aktual ataupun tidak-tidaknya potensial karena karya tulis tersebut tetap diakui dijamin dan dilindungi serta diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan para pemohon dengan pihak lain juga memberikan kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri," jelas Suhartoyo. 
 

Baca juga: UU Pers Diuji Materi di MK

MK juga merespons soal poin alokasi anggaran negara ke BUMN melalui superholding BPI Danantara. Alokasi dinilai tidak akuntabel karena dikelola oleh entitas yang dipimpin oleh pejabat rangkap jabatan dan berdampak pada kebijakan efisiensi tersebut pada sektor pendidikan. MK menilai hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian konstitusional. 

"Mahkamah menganggap kerugian konstitusional yang diuraikan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial," ujar Suhartoyo.

Menurut Mahkamah, sebuah kerugian yang dikategorikan bersifat potensial harus dimaknai sebagai kerugian yang berdasarkan penalaran yang wajar yang dapat dipastikan terjadi atau akan terjadi. 

"Bukan hanya sebagai bentuk hak kekhawatiran semata. Terlebih dalam menguraikan kerugian hak konstitusional, para pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat atau kausal perubahan antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional para termohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya," beber Suhartoyo.

Poin gugatan wamen rangkap jabatan

Sebelumnya, para pemohon menggugat uji materiil aturan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris atau pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Pemohon, A. Fahrur Rozi menyampaikan bahwa keresahan atas praktik rangkap jabatan telah dituangkan melalui tulisan yang dipublikasikan di media massa. Mereka menilai tidak adanya norma eksplisit yang melarang Wakil Menteri merangkap jabatan di BUMN telah menciptakan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan.

"Para Pemohon benar-benar resah dengan praktek adanya rangkap jabatan dimana seorang wakil Menteri menjadi komisaris BUMN. Keresahan itu dengan nyata para Pemohon ini tuangkan dalam sebuah tulisan,” ujar Rozi.

Para Pemohon juga menyoroti dampak anggaran negara yang dialokasikan ke BUMN melalui superholding BPI Danantara. Mereka menilai alokasi sebesar Rp325 triliun dari total efisiensi anggaran Rp750 triliun justru tidak akuntabel karena dikelola oleh entitas yang dipimpin oleh pejabat rangkap jabatan.

Pemohon II yang merupakan mahasiswa juga mengeluhkan dampak kebijakan efisiensi tersebut pada sektor pendidikan. Ia mengalami keterbatasan layanan kampus, seperti pembatasan akses fasilitas, pengurangan jam akademik, hingga dikenakannya biaya sewa ruang belajar.

Para Pemohon berpendapat bahwa rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris atau pengawas BUMN membuka konflik kepentingan, mengancam akuntabilitas keuangan negara, serta merugikan hak konstitusional warga negara atas pemerintahan yang bersih dan transparan.