Legislator Heran Pemerintah Harus Tunggu Paulus Tannos Menyerahkan Diri

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira heran pemerintah harus menunggu buronan Paulus Tannos menyerahkan diri. Padahal, Indonesia dan Singapura sudah ada perjanjian ekstradisi untuk membawa Tannos.

"Ada satu hal yang agak sulit dipahami dalam perjanjian ekstradisi ini yaitu lemahnya daya paksa terhadap buronan Paulus Tanos untuk diekstradisi ke Indonesia. Mengapa harus menunggu Paulus Tanos secara sukarela menyerahkan diri?" kata Andreas melalui keterangan tertulis, Selasa, 3 Juni 2025.

Paulus yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP-el) itu menolak kembali ke Indonesia dan mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura. Andreas mewanti-wanti apabila Pengadilan Singapura mengabulkan penundaan penangguhan penahan.

"Lantas, apa artinya perjanjian ekstradisi? Seandainya, pengadilan Singapura nanti akan mengadili dan mengabulkan penundaan penahanan maka Paulus Tannos akan bebas, juga bisa bebas kabur lagi ke negara lain," ujar Andreas.