Wisuda IPDN 2025/2026, Mendagri Tekankan Peran ASN sebagai Ilmuwan dan Pelayan Publik

Sumedang: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri Sidang Senat Terbuka Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Sidang tersebut digelar dalam rangka wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, Program Doktor Ilmu Pemerintahan, serta Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus IPDN, Sumedang, Minggu, 26 Juli 2026.

Pada sidang senat tersebut, Rektor IPDN sekaligus Ketua Senat, Dr. Halilul Khairi, M.Si, secara resmi mewisuda sebanyak 1.404 lulusan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.204 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan Program Magister Terapan Studi Pemerintahan, 45 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.


Sebanyak 1.404 lulusan dari berbagai jenjang pendidikan mengikuti Sidang Senat Terbuka IPDN Tahun Akademik 2025/2026 di Kampus IPDN, Sumedang. (Foto: Dok. Metro TV)

Halilul Khairi berharap seluruh lulusan mampu menjalankan tugas secara profesional, penuh tanggung jawab, serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan.

Dalam laporan pendidikan, Halilul Khairi juga menyampaikan bahwa seluruh praja Program Sarjana Terapan telah menyelesaikan pendidikan dan kini menjalani proses pemberkasan untuk pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan koordinasi bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara.

Pada kesempatan itu, Tito yang hadir memberikan sambutan juga mengatakan wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan setelah menempuh proses pendidikan yang panjang. Menurut dia, momen tersebut tidak hanya membanggakan para wisudawan dan keluarga, tetapi juga IPDN, Kemendagri, serta negara karena telah melahirkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

Tito menegaskan lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjalankan profesi sebagai aparatur sipil negara yang memiliki landasan keilmuan. Menurutnya, profesi di bidang pemerintahan harus didasarkan pada disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui pendidikan yang memadai, memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat.

"Profesi berbeda dengan sekadar keahlian. Profesi harus didasarkan pada disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui pendidikan yang memadai, memiliki kode etik, serta memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat," ujar Tito dalam acara yang ditayangkan di Metro TV, Minggu, 26 Juli 2026.
 

Ia juga menjelaskan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan yang berbeda dalam membentuk kemampuan akademik lulusan. Program sarjana diarahkan membangun pola pikir ilmiah berbasis teori, data, dan metodologi penelitian. Sementara itu, program magister ditujukan untuk memperdalam kemampuan menganalisis persoalan, sedangkan program doktor dituntut menghasilkan kebaruan (novelty) dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Tito, keberadaan lulusan IPDN akan memperkuat aparatur sipil negara dalam mengelola administrasi pemerintahan di Indonesia. Ia mengingatkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang beragam membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan sesuai karakteristik setiap daerah.

"Adik-adik harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia dan menerapkan ilmu pemerintahan sesuai dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam," kata Tito.


Sidang Senat Terbuka IPDN Tahun Akademik 2025/2026 diikuti lulusan Program Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Ilmu Pemerintahan, dan Pendidikan Profesi Kepamongprajaan. (Foto: Dok. Metro TV)

Usai menghadiri wisuda, Tito mengatakan para lulusan kini tinggal menunggu proses pelantikan sebagai CPNS. Menurut dia, pemerintah masih menunggu penetapan waktu pelantikan dan telah menyiapkan sejumlah skenario pelaksanaannya.

Ia menambahkan lulusan IPDN akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. Meski banyak kepala daerah mengajukan permintaan agar lulusan kembali ke daerah asal masing-masing, pemerintah ingin para alumni memiliki pengalaman bertugas lintas daerah.

"Kami ingin adik-adik ini tidak harus kembali ke daerahnya. Mereka perlu belajar melihat daerah lain sehingga menjadi ASN Indonesia, bukan hanya ASN di kampungnya saja," ujar Tito.