Tekan Kebocoran Pendapatan, Dishub DKI Masifkan Digitalisasi Parkir

Jakarta: Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan meningkatkan capaian retribusi daerah melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Selain mengoptimalkan pendapatan, langkah ini diambil untuk menekan potensi kebocoran penerimaan dari sektor parkir di seluruh wilayah Ibu Kota.

"Kami sebagai unit kerja pemungut retribusi, khususnya UP Perparkiran, fokus utamanya adalah peningkatan pendapatan perparkiran," kata Kepala UP Perparkiran Dishub DKI Jakarta, Masdes Arouffy di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 28 Januari 2026.
 

Masdes menjelaskan bahwa penerapan sistem pembayaran nontunai menjadi instrumen penting untuk memastikan transparansi transaksi. Saat ini, uji coba penggunaan QRIS dan kartu uang elektronik melalui perangkat mobile point of sales (m-POS) telah memasuki pekan kedua di kawasan Jalan Pintu Air Raya, Jakarta Pusat.

"Untuk QRIS, pembayarannya menggunakan ponsel juru parkir, sedangkan kartu uang elektronik menggunakan 'mobile point of sales' (m-POS)," ujar Masdes.

Hasilnya terbilang memuaskan. Dalam kurun waktu delapan hari uji coba, terjadi lonjakan penerimaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem konvensional. Data menunjukkan adanya tren positif yang menjadi landasan kuat bagi Dishub untuk mereplikasi sistem ini di titik-titik parkir lainnya.

"Penerimaan yang biasanya sekitar Rp1,1 juta per hari, kini bisa mencapai lebih dari Rp2 juta. Ini menjadi dasar bagi kami untuk mereplikasi sistem ini ke lokasi-lokasi lainnya," ungkap Masdes.

Ke depan, digitalisasi ini akan diterapkan secara luas, baik melalui pengelolaan swakelola maupun kemitraan dengan pihak ketiga menggunakan skema bagi hasil. Masdes juga menegaskan bahwa inovasi ini tidak akan mengesampingkan fungsi utama parkir sebagai alat pengendalian lalu lintas di Jakarta.

Terkait maraknya parkir liar yang masih menjadi keluhan warga, Masdes mengonfirmasi bahwa praktik tersebut mayoritas terjadi pada area tepi jalan (on street) yang belum masuk dalam daftar lokasi binaan resmi. Pihaknya berjanji akan terus melakukan pemetaan untuk memperluas jangkauan lokasi binaan agar tertib administrasi dan digitalisasi dapat terlaksana secara merata.