Warga Gaza telah beberapa kali mengungsi sejak meletusnya perang Israel-Hamas pada Oktober 2023. (Anadolu Agency)
Willy Haryono • 6 December 2025 13:42
Jakarta: Menteri Luar Negeri Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Qatar menyampaikan keprihatinan mendalam atas pernyataan Israel mengenai rencana pembukaan satu arah perlintasan Rafah yang bertujuan memindahkan warga Jalur Gaza ke wilayah Mesir.
Dalam pernyataan bersama, para Menlu menegaskan penolakan mutlak terhadap segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka. Mereka juga menekankan pentingnya mematuhi penuh rencana yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Termasuk ketentuan untuk menjaga perlintasan Rafah tetap terbuka dua arah, memastikan kebebasan bergerak bagi penduduk Gaza, serta tidak memaksa mereka meninggalkan wilayah tersebut," ucap pernyataan gabungan para Menlu yang dimuat di situs Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu, 6 Desember 2025.
Sebaliknya, para Menlu menilai penting untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan warga Gaza tetap tinggal, membangun tanah air mereka, dan berkontribusi dalam pemulihan wilayah dalam kerangka visi komprehensif guna memulihkan stabilitas dan kondisi kemanusiaan.
Para Menlu menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Trump dalam mewujudkan perdamaian di kawasan, serta menekankan urgensi implementasi penuh “Rencana Trump” tanpa penundaan atau hambatan demi mencapai keamanan, perdamaian, dan memperkokoh stabilitas regional.
Dalam konteks ini, mereka menegaskan perlunya mempertahankan gencatan senjata, meringankan penderitaan warga sipil, memastikan masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza, memulai pemulihan awal serta upaya rekonstruksi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan Otoritas Palestina kembali menjalankan tanggung jawabnya di Gaza—sebagai landasan bagi fase baru stabilitas kawasan.
Para Menlu juga menegaskan kesiapan negara masing-masing untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan Amerika Serikat serta pihak regional dan internasional lainnya guna memastikan implementasi penuh Resolusi DK PBB 2803 dan seluruh resolusi terkait PBB.
Mereka menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah "mencapai perdamaian adil, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai legalitas internasional dan Solusi Dua Negara, yang mengarah pada pembentukan Negara Palestina merdeka berdasarkan garis 4 Juni 1967, termasuk wilayah pendudukan Gaza dan Tepi Barat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya."
Baca juga: Tujuh Warga Palestina Tewas Diserang Israel, Perlintasan Rafah Dibuka Sebagian
Streaming