Pramono Pastikan Beasiswa LPDP DKI Tak Terganggu Ongkos Perbaikan Sekolah

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) DKI Jakarta tetap berjalan sesuai rencana. Meskipun, Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI tengah membenahi sejumlah bangunan sekolah yang rusak.

“Bahkan anggaran untuk penanganan sekolah rusak lebih besar daripada apa yang diusulkan. Tetapi untuk LPDP tetap akan dijalankan,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
 

Penegasan ini disampaikan Pramono menanggapi usulan dari Komisi E DPRD DKI Jakarta yang meminta rencana program beasiswa LPDP Jakarta ditunda dan anggarannya dialihkan untuk membenahi sekolah rusak serta menambah kuota sekolah swasta gratis.

Guna menuntaskan persoalan infrastruktur pendidikan tanpa mengganggu alokasi LPDP, Pramono memutuskan anggaran perbaikan sekolah akan memanfaatkan Dana Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Proses pengerjaan fisik perbaikan sekolah tersebut dijadwalkan mulai mengeksekusi lapangan pada September 2026.

“Hal yang berkaitan dengan sekolah-sekolah rusak termasuk SD Negeri 9, 11 dan sebagainya, pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan sebagian mengambil dana dari KLB dan sekarang ini kan sudah saya putuskan untuk pembangunannya dimulai bulan depan,” tutur Pramono.


Ilustrasi pendidikan sekolah. Foto: Pexels.com/Ali Ahmad Danesh.

Ketua Komisi E DPRD DKI M Subki mendorong Pemprov DKI untuk mengkaji ulang skala prioritas penggunaan anggaran daerah sebelum merilis program beasiswa luar negeri tersebut.

“Kalau sekiranya memang LPDP ini belum termasuk urgen, belum termasuk prioritas, boleh juga kita lirik sekolah-sekolah yang lebih memerlukan,” ucap Subki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan bahwa program LPDP Jakarta dihadirkan untuk membuka akses pendidikan tinggi luar negeri bagi anak-anak. Disdik DKI Jakarta telah menyiapkan alokasi anggaran Rp99,9 miliar untuk program beasiswa yang ditargetkan mulai bergulir pada 2027 mendatang.

“Berdasarkan kajian dan rancangan koordinasi dengan LPDP pusat, memang ada 11 negara yang nanti program studinya mengikuti yang dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas. Tadi negaranya yang kemarin sudah sempat kami lakukan rancangan ada di Amerika, di Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, Tiongkok, Rusia,” jelas Nahdiana.