Plt Lurah Cipinang Muara Bantah Pungli Perekrutan PPSU

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Lurah Cipinang Muara Agung Budi Santoso membantah adanya pungutan liar (pungli) dalam perekrutan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) di wilayahnya. Dia mengeklaim proses seleksi sudah sesuai aturan.

"Itu tidak benar. Proses perekrutan calon PJLP PPSU di Kelurahan Cipinang Muara, sepengetahuan kami, sudah sesuai dengan tahapan yang ada," kata Agung dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 18 Juli 2025.

Dia menyampaikan tenaga baru yang dibutuhkan hanya 1 petugas. Sedangkan jumlah pendaftar mencapai 137.

Berdasarkan penjelasan tim teknis perekrutan PPSU, mereka menyatakan tak melakukan pungutan liar terhadap calon yang diseleksi. Namun, Agung mengaku tetap menelusuri kemungkinan pungli tersebut dilakukan oleh pihak luar.

"Saat ini kami, teman-teman, sedang mencari kebenaran dari informasi di lapangan, karena kami memang tidak ada permainan dengan perekrutan PPSU di Cipinang Muara," ungkap Agung.
 

Baca juga:  Wagub Jakarta Mengakui Ada Praktik Pungli dalam Rekrutmen PPSU

Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis mengaku mendapat aduan dari salah satu warga tentang adanya pungli dalam perekrutan petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).

Aduan itu ia dapat saat melakukan sosialisasi peraturan daerah (sosper) kepada warga di daerah pemilihannya. Warga tersebut mengadukan pungli saat mendaftar PPSU di Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.

Pada kasus pungli di Cipinang Muara, seorang warga menceritakan kepada Ali bahwa suaminya diminta uang sebesar Rp2 juta oleh pelaku pungli saat mendaftar sebagai PPSU. Namun, warga yang mengadu juga tidak mengetahui siapa pelaku itu.

Oleh sebab itu, Ali mendesak jajaran Pemprov DKI terutama Inspektorat DKI Jakarta untuk segera menelusuri siapa oknum-oknum pelaku pungli perekrutan PPSU dan memberi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebab, keterlibatan oknum yang memeras warga demi mendapat pekerjaan sangat merugikan. Hal ini juga bertentangan dengan klaim Gubernur DKI Jakarta bahwa rekrutmen PPSU berjalan transparan.

"Ini kita zalim, ini sama saja praktik pemerasan terhadap orang-orang miskin. Udah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli. Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," urai Ali.