KPK: Pemanggilan Wali Kota Prabumulih dalam Rangka Pencegahan Korupsi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang memanggil Wali Kota Prabumulih Arlan, usai anaknya viral bawa mobil pribadi ke sekolah. Kepala daerah itu tidak mencatatkan kepemilikan mobil pribadi, hanya punya motor, truk, dan buldozer, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pemanggilan Arlan bisa dilakukan untuk mengonfirmasi kepemilikan mobil pribadi yang dibawa anaknya ke sekolah. Namun, klarifikasi menunggu instruksi Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.

"Dalam suatu klarifikasi LHKPN nanti akan dilihat kebutuhannya seperti apa, apakah perlu diundang untuk datang langsung atau cukup diklarifikasi secara daring. Namun sekali lagi kami sampaikan, ini ranahnya pencegahan ya," kata Budi melalui keterangan tertulis, Senin, 22 September 2025.

Budi belum bisa memastikan kepastian pemanggilan Arlan. KPK mengimbau semua pejabat untuk mengisi LHKPN dengan benar dan sesuai.

"KPK juga terus mengimbau kepada para penyelenggara negara atau pejabat publik yang menjadi wajib lapor LHKPN, untuk melaporkan kepemilikan harta atau asetnya secara benar dan lengkap," ucap Budi.

LHKPN merupakan bukti konsistensi pemberantasan korupsi di Indonesia. Transparansi dinilai penting untuk menjaga integritas pejabat.

"Agar esensi LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi melalui transparansi dapat benar-benar dijalankan," terang Budi.


Jubir KPK Budi Prasetyo. Foto: Metrotvnews.com/Candra Yuri Nuralam

Dalam LHKPN miliknya, Arlan tercatat memiliki total kekayaan Rp17 miliar. Dalam berkas terbarunya, Arlan masih tercatat sebagai calon Wali Kota Prabumulih.

Arlan juga mencatatkan kepemilikan 12 alat transportasi senilai Rp4,9 miliar. Kendaraan dia yakni tiga Motor Yamaha, Mobil Mitsubishi Colt Diesel, lima Mobil Hino, dua Mobil Mitsubishi Triton, dan John Deere 450J Buldozer.