RAPBN 2026: Pendapatan Rp3.147,7 Triliun dengan Defisit 2,48% PDB

Jakarta: Pemerintah mengajukan Rancangan APBN 2026 dengan postur pendapatan negara Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dari 2025, dengan defisit dijaga di level 2,48 persen PDB atau setara Rp638,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan dari sisi pendapatan negara, penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp2.357,7 triliun atau tumbuh 13,5 persen dan tetap menjadi tulang punggung utama.

“Target pajak Rp2.357,7 triliun memang ambisius, tapi diperlukan untuk membiayai program prioritas tanpa menambah utang,” ujar Sri Mulyani, dikutip dari Kemenkeu, Senin, 18 Agustus 2025.

Kepabeanan dan cukai diproyeksikan Rp334,3 triliun atau naik 7,7 persen, sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp455 triliun atau turun 4,7 persen akibat berkurangnya dividen BUMN.

Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 13,5 persen akan mengandalkan ekstensifikasi basis pajak dan peningkatan kepatuhan. Sementara penurunan PNBP disebabkan habisnya masa kontribusi dividen BUMN besar, seperti Pertamina dan PLN.
 

Baca juga:  Menkeu Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru pada 2026

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Belanja negara naik 7,3%

Alokasi belanja negara ditetapkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Dari jumlah itu, belanja kementerian/lembaga dialokasikan Rp1.498,3 triliun atau melonjak 17,5 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

Belanja diarahkan untuk sejumlah prioritas, seperti ketahanan pangan, energi bersih, pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, kesehatan, penguatan desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih, pertahanan, serta percepatan investasi.

Defisit APBN 2026 diproyeksikan Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB, turun 3,5 persen dibandingkan 2025. Defisit primer tercatat Rp39,4 triliun dan disebut semakin mendekati nol.

“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” kata Menkeu. (Muhammad Adyatma Damardjati)