Menkeu Tegaskan Tidak Ada Pajak Baru pada 2026

Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah tidak akan mengenakan pajak baru pada 2026. Sri Mulyani menegaskan pemerintah tidak akan menambah beban masyarakat dengan pajak baru, melainkan memprioritaskan reformasi sistem dan efisiensi anggaran.

“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkap Menkeu, dilansir Channel News Asia, dikutip Senin, 18 Agustus 2025.

Ia menyebut, pemerintah akan mengandalkan reformasi internal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Upaya itu mencakup optimalisasi pemungutan, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak.

APBN 2026 menetapkan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun, atau tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Target ini didorong oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai, meski PNBP sedikit mengalami penurunan.

Dalam penjelasannya, Menkeu menyampaikan bahwa penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp2.357,7 triliun, yang berarti harus tumbuh sebesar 13,5 persen.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diperkirakan mencapai Rp334,3 triliun, atau naik 7,7 persen. Di sisi lain, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mengalami penurunan sebesar 4,7 persen menjadi Rp455 triliun, terutama karena tidak lagi diperolehnya dividen BUMN.
 

Baca juga:  Menkeu: Rekrutmen CPNS 2026 Tergantung Kebutuhan Kementerian Lembaga

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

8 program prioritas

Dalam RAPBN 2026, terdapat delapan prioritas utama. Sektor ketahanan pangan akan diperkuat melalui pencetakan sawah baru, distribusi pupuk bersubsidi, dan pembiayaan murah bagi petani.

Ketahanan energi difokuskan pada percepatan transisi energi bersih seperti surya, hidro, dan panas bumi dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang meliputi siswa, ibu hamil, dan balita.

Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun atau 20 persen APBN untuk peningkatan kualitas guru dan pengembangan vokasi. Pada sektor kesehatan, fokus diarahkan pada perluasan akses JKN, revitalisasi rumah sakit, serta percepatan penurunan stunting.

Untuk pembangunan desa, pemerintah menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih dengan pendanaan murah melalui Bank Himbara.

Adapun di bidang pertahanan, pemerintah menargetkan modernisasi alutsista dan penguatan industri strategis nasional. Sementara dalam sektor investasi dan perdagangan, peran Danantara akan ditingkatkan guna memperkuat investasi produktif serta penyediaan 770 ribu unit rumah terjangkau. (Muhammad Adyatma Damardjati)