Pemkot Bandung Hapus Denda PBB

Bandung: Pemerintah Kota Bandung meringankan beban masyarakat dengan penghapusan denda administratif untuk piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2024 ke bawah. Kebijakan ini telah resmi ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Bandung dan berlaku hingga 31 Desember 2025.

Kepala Bidang PAD 2 Bapenda Kota Bandung, Andri Nurdin, mengatakan penghapusan denda ini sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi warga sekaligus dorongan bagi peningkatan kepatuhan pajak.

"Kalau masyarakat masih punya tunggakan PBB tahun 2024 ke belakang, dendanya kami hapuskan. Jadi cukup bayar pokoknya saja," kata Andri di Balai Kota Bandung, Rabu, 8 Oktober 2025.
 

Baca: Penerimaan Pajak PBB-P2 di Jepara Melebihi Target, Tembus Rp67 Miliar

Andri menuturkan, kesempatan ini hanya berlaku sepanjang tahun 2025, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak menunda pembayaran. "Ini momentum yang sangat baik. Manfaatkan sebelum batas akhir pada 31 Desember 2025," sambung Andri.

Andri berharap, dengan langkah ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

"Bayarlah pajak tepat waktu, karena setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali untuk membangun Bandung yang lebih baik," jelas Andri. 

Program hapus denda PBB pun disambut antusias oleh warga yang datang langsung melakukan pendaftaran di area Balai Kota Bandung. Bambang, salah satu warga yang hendak memanfaatkan program tersebut, langsung mendaftar agar bisa membayar pokok PBB saja.

"Nunggak tiga tahun, karena kan usaha saya lagi menurun. Jadi begitu ada program ini, langsung daftar saja. Jadi cuma bayar pokoonya saja, lumayan kan enggak ada dendanya," ujar Bambang.