Bapanas Pastikan Bulog Serap Gabah Kualitas Terbaik saat Panen Raya

Jakarta: Menjelang panen raya padi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan penyerapan gabah dan beras dari produksi dalam negeri oleh Bulog di tahun ini memegang peranan penting terkait keberhasilan program pemerintah ke masyarakat.

"Badan Pangan Nasional ingin memastikan Bulog di daerah telah siap menyambut panen raya yang kemungkinan mulai di Maret ini. Tatkala serapan Bulog sesuai spesifikasi, maka beras yang disalurkan ke masyarakat pun kualitasnya pasti baik pula," sebut Arief dikutip dari keterangan resminya, Rabu, 22 Januari 2025.

Dengan demikian, Arief berharap serapan gabah yang dilakukan Bulog memiliki kadar air sesuai standar. Hal tersebut penting diperhatikan agar serapan beras Bulog bisa digunakan untuk program bantuan pangan dan SPHP beras.

Diketahui, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto melalui usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pelaksanaan bantuan pangan dan SPHP beras kembali digulirkan pemerintah di dua bulan awal tahun ini dan penugasan tersebut kembali jatuh kepada Bulog. Hingga 20 Januari, secara nasional realisasi pelaksanaan SPHP beras telah berada di angka 32,8 ribu ton.

"Kita dorong Bulog mulai mempersiapkan untuk bantuan pangan beras. Jadi beras kemasan 10 kilogram disiapkan supaya bisa cepat salur untuk tahap Januari dan Februari ini. Apalagi bulan Ramadan di awal Maret nanti, jadi saudara-saudara kita memang memerlukan beras yang berkualitas sebagai bukti kehadiran pemerintah," ujar Arief.
 

Baca juga: Khawatir Gudang Gak Muat, Bulog Cari Partner Tampung Hasil Panen Raya

(Ilustrasi petani dan ladang pertanian. Foto: dok MI)
 

Urgensi bantuan pangan

Lebih lanjut, urgensi bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bisa terlihat dalam pembentukan garis kemiskinan Indonesia per September 2024 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut BPS, komoditas makanan memiliki andil terbesar pada garis kemiskinan. Dari itu, beras memberi sumbangan terbesar berupa sebesar 21,01 persen di perkotaan dan 24,93 persen di pedesaan.

Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo melanjutkan program pro rakyat ini di awal 2025 kepada 16 juta penerima menjadi penanda keberpihakan pada masyarakat berpendapatan rendah.

"Berikutnya lagi, kalau SPHP beras nanti kalau begitu panen raya, kita minimalkan penyalurannya. Tapi khusus daerah yang memang tengah panen raya saja. Tentu kita ingin menyeimbangkan hulu sampai hilir ekosistem perberasan," papar Arief.