Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com
Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan skandal dugaan korupsi di PT Pertamina (persero) selama lima tahun telah merugikan negara hingga Rp968,5 triliun. Hal itu kembali mengkonfirmasikan lemahnya tata kelola keuangan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan ancaman lebih besar di Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebagai lembaga yang mengelola aset negara ribuan triliun, Danantara memiliki potensi korupsi yang jauh lebih besar.
“Kata kuncinya kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar. Preseden-preseden korupsi di pemerintahan dan juga di BUMN, sulit membuat kita bisa percaya begitu saja pada Danantara,” kata Hardjuno di Jakarta, Jumat, 28 Februari 2025.
Di sisi lain, berbagai kasus korupsi di BUMN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang berulang. Semua kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap keuangan negara yang dapat menyebabkan penggerogotan aset yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
Namun, menurut Hardjuno, minimnya transparansi dan lemahnya sistem audit membuka peluang terjadinya penyimpangan yang bahkan bisa melampaui kasus Pertamina. Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset sebesar itu tanpa pengawasan yang kuat hanya akan menciptakan ladang korupsi baru.
"Jangan sampai Danantara jatuh ke tangan para politisi yang hanya mencari keuntungan pribadi. Negara harus menyerahkannya kepada profesional yang memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas, dengan audit profesional yang melibatkan akademisi serta pakar independen," ujar Hardjuno.
Tidak hanya itu, tantangan besar lainnya adalah potensi konflik kepentingan di dalam pemerintahan dan BUMN itu sendiri. Tanpa adanya filter yang kuat, politisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah menyalahgunakan aset Danantara demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
"Kita butuh sistem audit yang diawasi oleh publik, melibatkan akademisi berintegritas tinggi, serta media yang tidak takut mengungkap kebenaran. Jika dibiarkan, Danantara bisa menjadi salah satu bencana keuangan terbesar bagi bangsa ini," ungkapnya.
Kasus-kasus korupsi yang telah terjadi harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperketat tata kelola Danantara. Transparansi menjadi keharusan, di mana publik harus memiliki akses terhadap laporan pengelolaan aset Danantara untuk mencegah potensi penyimpangan.
“Dengan kompleksitas aset yang dimilikinya, Danantara dapat menjadi sasaran empuk bagi mereka yang ingin memperkaya diri sendiri, kecuali ada reformasi menyeluruh yang memastikan pengelolaan aset negara berjalan dengan bersih, akuntabel, dan diawasi secara ketat,” kata Hardjuno.
Streaming