Rencana Efisiensi Anggaran Capai Rp750 Triliun, Ini Respon DPR

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono merespon soal rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan efisiensi anggaran negara hingga Rp750 triliun. Dave mengaku tidak bisa berkomentar banyak tentang rencana Presiden Prabowo tersebut. 

Ia hanya menegaskan setiap adanya efisiensi anggaran pemerintah melalui kementerian atau lembaga akan dibahas di DPR melalui komisi terkait. Pada efisiensi anggaran tahap pertama, Komisi I telah membahas penghematan anggaran dengan mitra terkait seperti Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Kan sudah disepakati oleh DPR setelah efisiensi. Masing-masing komisi telah rapat dengan para mitra dan sudah kita putuskan jumlah nilai anggaran masing-masing mitra," kata Dave ketika dihubungi, Minggu, 16 Februari 2025.

Dave mengatakan setiap efisiensi yang dilakukan harus dikaji secara mendalam. Jangan sampai efisiensi mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Efisiensi bertujuan untuk memaksimalkan dampak akan anggaran yang kita buat, jadi dengan semangat itu, kita terus meningkatkan kinerja pemerintah dalam melayani rakyat," katanya.
 

Baca juga:  Pemerintah Diingatkan Jangan Sembrono dalam Lakukan Efisiensi Anggaran

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan anggaran akan dilakukan hingga tiga putaran. Totalnya mencapai Rp750 triliun.

Adapun, pada tahap pertama, penghematan anggaran telah mencapai Rp306,69 triliun. Penghematan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kemudian, pada tahap kedua, Prabowo menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp308 triliun. Namun, dia tidak mengungkapkan timeline pelaksanaan penghematan putaran kedua tersebut.

Lalu, pada tahap ketiga, penghematan akan dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana dividen yang ditargetkan BUMN mencapai Rp300 triliun. Menurutnya, dari total tersebut, sebesar Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN.

"Dividen dari BUMN Rp300 triliun, Rp100 triliun dikembalikan (ke BUMN), totalnya kita punya Rp750 triliun. (USD) 24 miliar terpaksa saya pakai untuk makan bergizi, rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya, makan enak, enggak apa-apa," kata Prabowo.