Pemprov Jakarta Bakal Tambah 1.494 CCTV, DPRD Minta Grand Design yang Ideal

Jakarta: Komisi A DPRD Jakarta mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Statistik (Diskominfotik) Jakarta menyelesaikan grand desain pemanfaatan CCTV. Penambahan jumlah CCTV secara ideal meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.

Terlebih, pemasangan 100 titik CCTV di lingkungan permukiman warga salah satu bagian dari visi dan misi Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menekan angka kejahatan terhadap masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jakarta Alia Noorayu Laksono menyebut Diskominfotik Jakarta harus memiliki konsep yang jelas terkait grand design tersebut. Tidak hanya memaparkan jumlah kebutuhan 70 ribu CCTV yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta.

"Fungsinya untuk apa, titik penempatannya bagaimana. Di negara lain, CCTV bahkan bisa mengenali wajah, jenis kelamin, hingga estimasi usia," ujar Alia dalam keterangannya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Dalam Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Diskominfotik Jakarta menargetkan pemasangan sebanyak 1.494 CCTV. Kamera pengawas ini tersebar di seluruh wilayah Jakarta.

Pada 2025, telah terpasang sebanyak 2.998 CCTV. Kemudian, pada Perubahan APBD 2025 terjadi penambahan sebanyak 454 CCTV.

Alia berharap Diskominfotik dapat memperjelas tata letak pemasangan CCTV. Dengan begitu dapat membantu menentukan penggunaan dan kebutuhan warga.

"Harapannya, grand design ini cepat selesai supaya bisa mendukung program gubernur dan meningkatkan keamanan kota melalui koordinasi lintas SKPD," tandas Alia.
 

Baca juga: DKI bakal Bangun Lapangan Padel Gratis di Taman Bendera Pusaka

Sementara, Kepala Diskominfotik Jakarta Budi Awaluddin menyatakan sedang menyiapkan kajian pembangunan pusat data yang akan mengintegrasikan berbagai layanan digital kota. Termasuk, grand design CCTV dan JakWifi.

"Kami sedang menyusun Grand Desain Jakarta Smart City, termasuk CCTV, wifi, dan infrastruktur digital lainnya," ungkap Budi.

Ia berencana meluncurkan dashboard data terbuka yang bisa diakses publik secara gratis. Data tersebut nantinya dapat mengevaluasi pemanfaatan JakWifi, analisis data CCTV, serta data lintas sektoral dari berbagai dinas. Data lintas sektoral dimaksud yakni bersumber dari Dinas Dukcapil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PPKUKM.

"Ini akan menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pemanfaatan data untuk pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Insyaallah akan kita luncurkan pada minggu ketiga atau keempat Agustus," kata Budi.