Editorial MI: Jaga Muruah Konstitusi dalam Memilih Wapres

PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden membawa bangsa ini memasuki babak baru dalam dinamika politik nasional. Kini, perhatian publik tertuju pada proses pengisian kekosongan kursi orang nomor dua di Republik ini. Sebuah proses yang mesti berlangsung mulus, cepat, transparan, dan terutama menjunjung tinggi konstitusi.

Konstitusi sesungguhnya telah menyediakan jalan terang. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa apabila terjadi kekosongan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden, paling lambat dalam waktu 60 hari.

Ketentuan tersebut menegaskan dua hal fundamental. Presiden memiliki kewenangan konstitusional mengajukan dua calon, sedangkan MPR berwenang memilih satu di antaranya. Keduanya mesti berjalan dalam koridor konstitusi, bukan berdasarkan tekanan ataupun transaksi politik.
 

Karena itu, kita mengajak seluruh elemen bangsa menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua figur yang dianggap paling tepat mendampinginya. Jangan sampai hak konstitusional tersebut justru tersandera oleh tarik-menarik kepentingan partai politik, kelompok kekuasaan, ataupun ambisi perseorangan.

Tentu, menghormati kewenangan presiden bukan berarti memberikan cek kosong. Publik tetap berhak mengetahui kualitas, integritas, rekam jejak, dan kapasitas figur yang diajukan. Transparansi menjadi penting agar proses pengisian jabatan strategis tersebut memperoleh legitimasi politik sekaligus kepercayaan masyarakat.

Kita berharap Presiden Prabowo menggunakan kewenangannya dengan penuh kebijaksanaan. Dua calon yang diajukan hendaknya bukan sekadar representasi kompromi politik, melainkan benar-benar negarawan yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan memperkuat efektivitas pemerintahan.


Gedung MPR-DPR-DPD. Foto: Istimewa.

Demikian pula MPR. Lembaga permusyawaratan tertinggi dalam mekanisme pemilihan pengganti wapres itu harus menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab. Jangan menjadikan forum konstitusional tersebut sebagai panggung tawar-menawar kekuasaan yang mengabaikan kepentingan bangsa.

Kita memahami politik tidak mungkin steril dari kompromi. Namun, kompromi politik harus tunduk kepada konstitusi, bukan sebaliknya. Kesepakatan elite boleh saja dibangun, sepanjang tidak mengorbankan prinsip hukum, kepatutan, dan kepentingan nasional.

Proses penggantian wakil presiden juga tidak boleh berlarut-larut. Batas waktu 60 hari merupakan ketentuan maksimal, bukan alasan untuk mengulur keputusan. Semakin cepat proses diselesaikan secara sah dan transparan, semakin baik bagi kepastian politik dan kesinambungan pemerintahan.

Terlebih, Indonesia sedang menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan geopolitik yang membutuhkan konsentrasi penuh pemerintah. Energi bangsa jangan terus terkuras oleh kegaduhan politik yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
 
Pada akhirnya, pergantian wakil presiden bukan sekadar urusan siapa menggantikan siapa. Ini ujian kedewasaan demokrasi, penghormatan terhadap konstitusi, sekaligus kemampuan elite menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Kita ingin proses tersebut menjadi teladan bahwa bangsa ini mampu mengelola transisi kekuasaan secara bermartabat. Biarkan konstitusi bekerja, presiden menjalankan kewenangannya, dan MPR menunaikan tanggung jawabnya.

Jangan sampai kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan besar negeri ini. Sebab, yang harus dimenangkan bukanlah kelompok ataupun figur tertentu, melainkan Indonesia dan masa depannya.