Boleh Tutup Jalan untuk Hajatan? Cek Syarat, Ketentuan, dan Dasar Hukum

Jakarta: Masyarakat yang ingin menggelar hajatan, seperti pesta pernikahan atau resepsi, terkadang membutuhkan ruang tambahan untuk menampung tamu undangan. Salah satu cara yang kerap dilakukan adalah mendirikan tenda dan perlengkapan acara di badan jalan sehingga sebagian akses lalu lintas harus ditutup atau dialihkan.

Namun, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada ketentuan yang mengatur penggunaan jalan di luar fungsi lalu lintas, termasuk kewajiban memperoleh izin dari kepolisian. Aturan ini juga menetapkan jenis jalan yang boleh digunakan, persyaratan penutupan, serta tanggung jawab penyelenggara acara.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Lantas, bagaimana aturan penutupan jalan untuk hajatan, apa saja syarat yang harus dipenuhi, dan bagaimana cara mengurus izinnya?

Aturan penutupan jalan untuk hajatan

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, seperti pesta perkawinan, dapat diizinkan pada jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Artinya, masyarakat tidak bisa begitu saja menutup jalan nasional atau jalan provinsi untuk kepentingan hajatan pribadi. Kedua jenis jalan tersebut hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat kepentingan umum nasional.

Selain itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.

1. Harus mendapatkan izin kepolisian

Penyelenggara hajatan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada kepolisian sesuai dengan jenis jalan yang akan digunakan.

2. Mengajukan permohonan paling lambat 7 hari kerja

Permohonan izin harus disampaikan paling lambat tujuh hari kerja sebelum kegiatan berlangsung.

3. Menyediakan jalan alternatif

Penutupan jalan hanya dapat diizinkan apabila tersedia jalan alternatif untuk pengguna jalan lainnya.

4. Memasang rambu lalu lintas sementara

Jika kegiatan mengakibatkan pengalihan arus kendaraan, penyelenggara wajib mengikuti pengaturan lalu lintas dan pemasangan rambu sementara.

5. Tidak merusak fasilitas umum

Penyelenggara dan peserta kegiatan tidak diperbolehkan merusak fungsi jalan maupun fasilitas umum di sekitar lokasi acara.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 15, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012.



Ilustrasi: Pexels

 

Syarat mengurus izin penutupan jalan untuk hajatan

Mengacu pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan oleh penyelenggara kegiatan, yaitu:
Fotokopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan.

1. Keterangan waktu penyelenggaraan acara.
2. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Perkiraan jumlah peserta atau tamu undangan.
4. Peta lokasi kegiatan dan jalan alternatif yang akan digunakan.
5. Surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis jalan, yaitu:
   • Jalan nasional dan provinsi: rekomendasi dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan perhubungan darat.
   • Jalan kabupaten dan kota: rekomendasi dari perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan perhubungan darat.
   • Jalan desa atau lingkungan: rekomendasi dari kepala desa atau lurah.

Dengan demikian, izin tidak otomatis diberikan hanya karena penyelenggara sudah mengajukan permohonan. Kepolisian tetap melakukan pertimbangan sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan tersebut.

Cara mengajukan izin penutupan jalan

Tempat pengajuan permohonan izin juga disesuaikan dengan klasifikasi jalan yang akan digunakan untuk hajatan.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, pengajuan izin dilakukan kepada:

1. Kapolda setempat, yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi.
2. Kapolres atau Kapolresta setempat untuk penggunaan jalan kabupaten dan kota.
3. Kapolsek atau Kapolsekta untuk penggunaan jalan desa.

Setelah menerima permohonan, pejabat kepolisian akan mempertimbangkan apakah izin dapat diberikan atau tidak. Keputusan tersebut diterbitkan dalam bentuk surat pemberian izin atau surat penolakan izin.

Apabila permohonan disetujui, kepolisian wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas jalan yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

Undang-Undang penutupan jalan untuk hajatan

Selain Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, ketentuan penggunaan jalan untuk hajatan juga memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berikut bunyi lengkap pasal-pasal yang mengatur penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

1. Pasal 127 UU Nomor 22 Tahun 2009

1. Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
2. Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
3. Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

2. Pasal 128 UU Nomor 22 Tahun 2009

1. Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
2. Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
3. Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pasal 129 UU Nomor 22 Tahun 2009

1. Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
2. Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Pasal 130 UU Nomor 22 Tahun 2009

• Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keempat pasal tersebut menjadi dasar hukum bahwa penggunaan jalan untuk hajatan harus memperoleh izin dan memperhatikan kepentingan pengguna jalan lainnya.

Sanksi menutup jalan tanpa izin

Penyelenggara hajatan juga perlu memperhatikan ketentuan sanksi administratif apabila melanggar aturan penggunaan jalan.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 136 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 136 ayat (1)

• Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.

Pasal 136 ayat (2)

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
2. peringatan tertulis;
3. penghentian sementara pelayanan umum;
4. penghentian sementara kegiatan;
5. denda administratif;
6. pembatalan izin; dan/atau
7. pencabutan izin.

Dengan demikian, penutupan jalan untuk hajatan tanpa memenuhi ketentuan Pasal 128 dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.