Apa Arti Pemilihan Umum Israel bagi Negara-Negara Arab

Tel Aviv: Pemilu Israel belum menghasilkan pemenang yang dapat langsung membentuk pemerintahan.

Benjamin Netanyahu dan pesaing utamanya, Gadi Eisenkot, masih harus menggalang dukungan untuk membentuk koalisi. Dalam situasi tersebut, arah kebijakan Israel terhadap negara-negara Arab di sekitarnya belum dapat dipastikan.

Namun, perubahan kepemimpinan belum tentu membawa perubahan besar dalam hubungan luar negeri Israel.

Sejumlah pengamat menilai, kebijakan terhadap Palestina dan pendekatan keamanan Israel di kawasan kemungkinan tetap menjadi faktor utama, siapa pun yang memimpin pemerintahan berikutnya.

Perbedaan mungkin lebih terlihat dalam kebijakan domestik. Beth Oppenheim dari European Council on Foreign Relations menilai pemerintahan yang dipimpin Eisenkot berpotensi menghentikan reformasi peradilan, membentuk komisi penyelidikan atas kegagalan keamanan pada 7 Oktober, dan mengesahkan undang-undang wajib militer.

Lantas, apa dampak kemungkinan pergantian pemerintahan Israel bagi negara-negara Arab tetangganya? Berikut sejumlah isu yang disorot mengutip DW.

Kebijakan terhadap Palestina Diperkirakan Tak Banyak Berubah

Perubahan pemerintahan Israel dinilai belum tentu membuka jalan bagi pembentukan negara Palestina.

Oppenheim menyebut dukungan terhadap negara Palestina telah melemah di sebagian besar spektrum politik Yahudi Israel. Menurutnya, mayoritas partai Yahudi arus utama mendukung atau menerima perluasan permukiman, serta menolak negara Palestina berdasarkan garis 1967.

Eisenkot sendiri pernah mengatakan tidak akan ada negara Palestina di bawah pemerintahan yang ia bentuk. Karena itu, harapan bahwa pemerintahan baru akan segera menghidupkan kembali solusi dua negara dinilai berlebihan oleh sejumlah pengamat.

Meski begitu, pemerintahan yang lebih moderat mungkin mengambil pendekatan berbeda dalam beberapa isu.

DW mengutip penilaian bahwa pemerintahan tersebut berpotensi mengurangi kekerasan oleh pemukim di Tepi Barat, melunakkan sebagian tuntutan terkait pelucutan senjata Hamas, atau mendorong tahap lanjutan gencatan senjata di Gaza. Namun, langkah-langkah itu masih berupa kemungkinan, bukan kebijakan yang telah dipastikan.

Normalisasi dengan Arab Saudi Masih Bergantung pada Isu Palestina

Arab Saudi menyatakan normalisasi hubungan dengan Israel tidak dapat berjalan tanpa kemajuan terkait pembentukan negara Palestina.

Setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan kampanye militer Israel di Gaza, tuntutan Riyadh untuk normalisasi disebut semakin menguat.

Karena itu, perubahan pemerintahan di Israel belum tentu cukup untuk membuka hubungan resmi dengan Arab Saudi. Oppenheim menilai perluasan permukiman dan tidak adanya jalur diplomatik dengan Palestina dapat membuat normalisasi tetap sulit tercapai.

Meski demikian, hubungan informal dan komunikasi di belakang layar antara Israel dan sejumlah negara Arab tetap disebut berlangsung.

Pengamat menilai, pemerintahan Israel yang lebih moderat mungkin membuat negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir lebih leluasa mengakui bentuk kerja sama tersebut.

Suriah dan Lebanon Menanti Arah Kebijakan Keamanan

Di Suriah, pemerintahan Israel yang lebih moderat dinilai berpotensi membuka peluang bagi kesepakatan keamanan.

Ksenia Svetlova, mantan anggota parlemen Israel dan associate fellow Chatham House, mengatakan sejumlah calon pemangku kepentingan dalam pemerintahan yang lebih sentris pernah menyampaikan dukungan terhadap kesepakatan semacam itu.

Namun, proses tersebut diperkirakan tidak mudah. Negosiasi keamanan antara Israel dan Suriah yang berlangsung dengan mediasi Amerika Serikat sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan.

Menurut DW, salah satu persoalannya adalah penolakan Israel untuk mundur ke garis yang ditetapkan dalam perjanjian pemisahan pasukan 1974.

Di Lebanon, perhatian tertuju pada negosiasi mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan negara itu dan pelucutan senjata Hizbullah.

Sejumlah kalangan politik Lebanon menilai Eisenkot mungkin lebih mudah diajak berunding dibandingkan Netanyahu. Meski begitu, Eisenkot juga dikenal terkait dengan doktrin militer yang keras terhadap wilayah yang menjadi basis Hezbollah. Pergantian pemimpin, dengan demikian, belum tentu mengubah pendekatan keamanan Israel secara mendasar.

(Razaqa Hariz)