Jadi Menko Sekaligus Menteri ESDM, Bahlil: Gaji Tetap Satu

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi tidak akan menambah beban anggaran negara. Sebab, gaji yang diterima tetap satu, yaitu sebagai Menteri ESDM.

“Gaji menterinya juga cuma satu, gaji Menteri ESDM. DIPA-nya juga cuma satu, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Menteri ESDM,” ujar Bahlil dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 7 Oktober 2026.

Bahlil mengatakan, Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi nantinya akan menggunakan anggaran dari Kementerian ESDM. Dengan demikian, pembentukan kementerian koordinator baru tersebut tidak serta-merta menimbulkan pemborosan anggaran.
 

“Menko Hilirisasi ini karena menterinya satu, jadi kita memakai anggaran dari Kementerian ESDM,” ungkap Bahlil.

Ia menjelaskan, pembentukan kementerian koordinator tersebut ditujukan untuk menyinkronkan program sejumlah kementerian yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi.  Beberapa kementerian yang dipastikan berada dalam koordinasi tersebut antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Bahlil juga menyebut masih ada kemungkinan kementerian lain masuk dalam lingkup koordinasi. Diantaranya, Kementerian Perindustrian. 

"Kementerian Menko Hilirisasi ini akan melakukan sinkronisasi program antara Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, dan beberapa kementerian lain," sebut Bahlil.


Menteri ESDM sekaligus Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Foto: YouTube Setpres.

Bahlil menambahkan, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih dalam proses pembahasan. Saat ini, ia juga belum memiliki deputi maupun sekretaris kementerian sehingga masih melakukan konsolidasi awal.

“Belum punya deputi, belum punya sesmen, belum punya anggaran. Tapi tidak apa-apa, kita akan mengoptimalkan dari Kementerian ESDM,” kata Bahlil.

Menurut Bahlil, koordinasi lintas kementerian melalui struktur baru tersebut diharapkan dapat mempercepat hilirisasi dan mendorong perubahan struktur ekonomi Indonesia dari yang berbasis konsumsi menjadi lebih produktif.