Tantangan Carry Over RUU PPRT Tak Lebih Mudah

Jakarta: Koalisi Sipil untuk Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) mengaku gundah dengan kemungkinan RUU PPRT dilimpahkan (carry over) ke DPR periode 2024-2029. Tantangannya menjadi tidak lebih mudah karena ada sekitar 60 persen anggota DPR baru di periode mendatang.

Apalagi, ada peluang DPR kembali dipimpin Puan Maharani yang dinilai terkesan enggan mendukung RUU PPRT. Belum lagi kepemimpinan baru di kementerian-kementerian terkait.

Anggota Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Jumisih mengungkapkan energi para PRT sudah berada di puncak kelelahan fisik, hati, dan pikiran. Pasalnya, perjuangan 20 tahun untuk mendorong pengesahan RUU PPRT tak kunjung membuahkan hasil.

"Para PRT menuntut keberpihakan para pimpinan DPR periode ini. Koalisi berharap, seminggu terakhir DPR ini mereka akan gas pol sehingga RUU PPRT bisa disahkan, dan tidak perlu dilimpahkan," kata Jumisih dalam keterangannya, Senin, 23 September 2024.
 

Baca juga: DPR Didesak Sahkan RUU PPRT Sebelum Masa Jabatan Habis

Koalisi merasa diperlakukan tidak adil oleh DPR karena RUU PPRT tidak pernah diprioritaskan hanya karena tidak ada dampak penguatan ekonomi dan politik bagi kaum elite. Beda cerita jika untuk kepentingan elite partai, RUU diproses secepat kilat.

"Bahkan dalam hitungan hari, misalkan UU pemerintah Jakarta yang materi baru, hanya empat hari. Tetapi untuk RUU PPRT dipersulit, diulur-ulur hingga injury time. Menyakitkan bagi kami kaum perempuan miskin," kata Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Fanda Puspitasari.

Koalisi sipil kembali melanjutkan aksi harian di depan Gedung DPR/MPR, Senin, 23 September 2024. Geraka ini dihadiri para PRT dari Jala PRT, Serikat PRT Sapulidi, Sindikasi Jakarta, dan GMNI. Aksi kali ini juga bersamaan dengan aksi massa petani perempuan yang memperingati Hari Tani Nasional.

"Koalisi berkolaborasi dengan para petani perempuan karena PRT juga merupakan dampak makin sulitnya para perempuan untuk mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dan wilayah pedesaan. Jadi isu PPRT beririsan dengan isu petani perempuan," kata perwakilan Serikat PRT Sapulidi, Karti.