KPK Sudah Meyakini Praperadilan Eks Dirut Pertamina Ditolak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini praperadilan yang diajukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan. Penetapan tersangka terhadap Karen dalam kasus korupsi gas alam cair (liquified natural gas/LNG) sudah sesuai ketentuan.

"Kami pastikan semua proses penyidikan oleh KPK patuh pada ketentuan dan mekanisme yang ada," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 November 2023.

Lembaga antirasuah itu mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Setalan (PN Jaksel). Vonis praperadilan Karen dibacakan hari ini, 2 November 2023.

"KPK apresiasi putusan perkara pra peradilan Nomor: 113/Pid Pra/2023/PN Jkt Sel yang dimohonkan tersangka GKK (Karen Agustiawan)," ujar dia.

Karen melawan penetapan tersangka terhadapnya di kasus korupsi LNG. Dia mengajukan praperadilan ke PN Jaksel pada Jumat, 6 Oktober 2023. Pengajuan terdaftar dengan nomor perkara: 113/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL.

Kasus ini bermula ketika adanya perkiraan defisit gas di Indonesia pada 2009 sampai 2040. Kemungkinan itu membuat diperlukannya pengadaan LNG untuk memenuhi kebutuhan PT PLN Persero, industri pupuk, dan industri petrokimia lain di Tanah Air.

Karen lantas membuat kebijakan membuat kerja sama dengan beberapa produsen dan supplier LNG di luar negeri. Salah satunya yakni Corpus Christi Liquefaction (CCL) LCC Amerika Serikat.

Pemilihan perusahaan asing itu dilakukan sepihak. Karen juga tidak melaporkan pemilihan itu ke Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). KPK meyakini langkah itu melanggar hukum.

Karen juga tidak melaporkan pemilihan perusahaan asing yang dipilih itu ke pemerintah. Sehingga, pengadaan LNG ini dilakukan atas keputusan satu pihak saja.

Keputusan Karen membuat LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik. Akibatnya, kargonya kelebihan pasokan dan tidak pernah masuk ke Indonesia.

KPK meyakini sikap Karen melanggar aturan yang berlaku. Lembaga Antirasuah dipastikan terus mendalami dugaan ini.

Karen dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.