Respons Pusutan MK, Otorita IKN Tetap Lanjutkan Pembangunan

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Serta menegaskan ibu kota Indonesia hingga kini masih berkedudukan di Jakarta, karena belum ada keputusan presiden (keppres) mengenai pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw, merespons putusan itu. Dia menegaskan pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut.

"Putusan ini justru memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk terus melangkah maju. Seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana induk yang telah ditetapkan," kata Troy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Troy, uji materiil ke MK terkait IKN adalah mekanisme konstitusional yang tersedia bagi setiap warga negara. Pihaknya menghormati itu sepenuhnya. 
 

Troy menegaskan Otorita IKN percaya diri atas hal ini. Karena, ada landasan hukum yang kuat. 

"Keterbukaan terhadap pengujian hukum adalah tanda bahwa IKN dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas," kata Troy.


IKN Nusantara. Foto: Istimewa

Dia menegaskan Otorita IKN tetap fokus melanjutkan pembangunan IKN. Baik dari sisi fisik maupun nonfisik, sesuai Rencana Induk IKN dan arah kebijakan Pemerintah yang semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

"Fokus kami adalah memastikan pembangunan berjalan bertahap, terukur, dan berkelanjutan, termasuk penguatan ekosistem pemerintahan, investasi, pelayanan publik, serta kualitas hidup masyarakat di IKN," kata Troy.