Ekspor SDA Melalui BUMN Dinilai Jalan Baru Kedaulatan Ekonomi

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendukung  langkah pemerintah membentuk BUMN khusus yang berperan dalam pengelolaan ekspor komoditas strategis. Langkah tersebut dinilai bentuk jalan baru kedaulatan ekonomi serta strategi penguatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA.

Nurdin menyampaikan, pembentukan BUMN khusus itu untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis, serta mengamankan devisa negara.

"Pembentukan BUMN Ekspor SDA strategis harus ditempatkan dalam kerangka Ekonomi Konstitusi Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Kebijakan ini adalah strategi lanjutan dari program hilirisasi SDA, mengamankan devisa negara, dan mencegah kebocoran nilai ekspor komoditi strategis. Dan, semua itu wujud dari kedaulatan ekonomi demi kekayaan SDA untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” ujar Nurdin melalui keterangan tertulis, Minggu, 31 Mei 2026.

Politikus Partai Golkar itu menilai, pembentukan BUMN khusus tersebut mampu mengatasi praktik under invoicing. Praktik tersebut diduga telah merugikan negara Rp 15.400 triliun selama 34 tahun.

Dalam implementasinya, pemerintah telah menetapkan PT Danantara Sumber Daya Strategis (PT DSI) sebagai perusahaan BUMN khusus yang mengelola ekspor komoditi strategis mulai 1 Januari 2027. Peran utama PT DSI untuk memperkuat pengawasan ekspor, memperbaiki validitas data perdagangan, serta menekan praktik trade mis-invoicing (ketidaksesuaian nilai perdagangan), yaitu perbedaan data ekspor Indonesia dan data impor negara terkait.

Selama masa transisi dari 1 Juni hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor SDA masih dilakukan perusahaan eksportir dengan pembeli di luar negeri, tetapi dokumen ekspor akan diproses melalui BUMN ekspor untuk tiga komoditi strategis, yaitu sawit, batubara, dan paduan besi. Sementara pada tahap kedua yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat 1 Januari 2027, seluruh proses transaksi ekspor akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN ekspor.

Untuk mengamankan devisa negara, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) mewajibkan pelaku usaha eksportir SDA memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia melalui bank-bank Himbara.

Menurut Nurdin Halid, kehadiran PT DSI sebagai BUMN Ekspor SDA strategis merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, mendorong industrialisasi berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, memperbaiki tata kelola ekspor, serta memastikan kekayaan sumber daya alam memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Ini tentu salah satu strategi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mewujudkan kedaulatan ekonomi sehingga kekayaan alam Indonesia bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkap Nurdin.

Nasionalisme Ekonomi

Selama ini, Indonesia dikenal sangat kaya sumber daya alam. Sejumlah  komoditas strategis bahkan masuk kategori terbesar di dunia. 

Dengan demikian, urgensi kebijakan pembentukan BUMN Ekspor dapat dilihat dari besarnya skala produksi dan nilai ekspor komoditas strategis Indonesia. 

Di sektor sawit, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar dunia. Produksi CPO Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 47–50 juta ton per tahun, dengan nilai ekspor produk sawit dan turunannya sekitar US$28–30 miliar atau sekitar Rp 536 triliun per tahun. 

“Komoditas sawit bukan hanya menopang ekspor, tetapi juga menghidupi jutaan petani, pekerja, pelaku logistik, dan industri turunannya,” kata Nurdin.

Ilustrasi ekspor. Foto: Medcom.id.

Di sektor batu bara, Indonesia juga menjadi salah satu pemain utama dunia. Produksi nasional pada 2024 diperkirakan berada di atas 800 juta ton, dengan ekspor  sekitar 500 juta ton lebih dan nilai ekspor yang masih berada pada kisaran lebih dari US$30 miliar, meskipun harga global mengalami fluktuasi.

“Batu bara selama ini menjadi salah satu penopang utama devisa, penerimaan negara, dan neraca perdagangan,” ujar Nurdin.

Di sektor nikel, Indonesia kini menjadi pusat perhatian dunia karena perannya dalam rantai pasok baterai, kendaraan listrik, dan industri hijau. Produksi tambang nikel Indonesia telah mencapai sekitar 1,8–2 juta ton kandungan nikel per tahun. 

Nilai ekspor produk hilir berbasis nikel, termasuk besi baja dan produk turunannya, telah melonjak hingga kisaran US$20–30 miliar per tahun. 

“Ini menunjukkan bahwa hilirisasi mampu mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah dan bahan setengah jadi menjadi pemain penting dalam rantai nilai global," sebut Nurdin.

Dia meyakini, dengan kehadiran BUMN Khusus Ekspor, akan memacu BUMN lain dan perusahaan swasta nasional untuk melakukan hilirisasi SDA. 
"Dengan demikian, Pemerintah mempercepat industrialisasi sektor sumber daya alam yang melimpah di negeri ini,” tegas Nurdin.