Mesir Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat

New York: Mesir menyerukan penghentian pelanggaran Israel terhadap warga Palestina dan dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan secara paksa penduduk dari Jalur Gaza maupun Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur.

Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 di New York, Amerika Serikat, Jumat, 25 September 2026.

Madbouly mengatakan gencatan senjata di Gaza harus dilaksanakan sepenuhnya, pelanggaran Israel dihentikan, dan proses penarikan pasukan diselesaikan.

Ia menyerukan akses kemanusiaan yang berkelanjutan, dimulainya pemulihan awal dan rekonstruksi, serta proses politik yang menangani akar persoalan konflik.

"Perdamaian tidak dapat dibangun dengan mencabut sebuah bangsa dari tanahnya," kata Madbouly, dikutip dari Anadolu Agency.

Dia memperingatkan stabilitas kawasan tidak dapat dicapai selama penderitaan rakyat Palestina terus berlangsung dan pendudukan hanya dikelola, bukan diakhiri.

Madbouly kembali menegaskan dukungan Mesir terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan memiliki wilayah yang saling terhubung berdasarkan garis 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Dia mendesak komunitas internasional melindungi warga sipil, menolak hukuman kolektif, serta memastikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.

Keamanan Regional dan Krisis Air

Terkait keamanan kawasan, Madbouly mengatakan tidak ada negara yang dapat mencapai keamanan dengan mengorbankan negara-negara tetangganya, baik melalui serangan terhadap negara lain maupun ancaman terhadap jalur pelayaran, perdagangan, dan energi.

Dia menyebut keamanan air Mesir sebagai "persoalan eksistensial." Madbouly memperingatkan agar tidak ada langkah sepihak terkait sumber daya air bersama dan menekankan perlunya perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum internasional.

"Pembangunan oleh satu pihak tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan pihak lain," ujarnya.

Madbouly menambahkan Mesir mempertahankan haknya berdasarkan hukum internasional untuk melindungi keamanan air negaranya.

Mengenai Sudan, Madbouly kembali menegaskan dukungan Kairo terhadap persatuan Sudan dan institusi negara di tengah konflik yang berlangsung. Ia juga kembali menyerukan reformasi komprehensif Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi keterwakilan Afrika yang dinilai masih kurang.

Selain itu, Madbouly menyerukan terwujudnya Timur Tengah yang bebas dari senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya.

Baca juga: Presiden Mesir Bertemu Direktur CIA John Ratcliffe, Bahas Krisis Iran dan Gaza