Saling Lempar Dinilai Jadi Penyebab DPR Tidak Serius Bahas RUU Perampasan Aset

Jakarta: Belum adanya kepastian pembahasan RUU Perampasan Aset dan argumen berbeda antara anggota komisi dan pimpinan DPR mencerminkan adanya mekanisme tidak sesuai yang dijalankan. Adapun DPR diminta serius menggodok RUU tersebut demi kepastian hukum dan ekonomi di Indonesia.

Peneliti Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Anwar Razak mengatakan pernyataan yang berbeda tersebut salah satunya tentang kesamaan sikap sembilan fraksi menunjukkan tidak adanya keseriusan proses dalam menggodok RUU tersebut.

"RUU itu mekanismenya jelas dan tentu harus ada persetujuan dari fraksi mau dibahas atau tidak. Itu menunjukkan tidak terproses barang ini. Tidak ada keseriusan dan sepertinya tidak mau diproses," ujarnya, Rabu, 12 Juli 2023.

Sikap DPR tersebut sangat bertolak belakang dengan sikap awal anggota dewan yang mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan surat presiden. Situasi yang terjadi sekarang bisa jadi merupakan upaya untuk menahan proses pembahasan. "Jadi permintaan supres itu hanya sekadar untuk menahan proses," jelasnya.

Adapun mekanisme yang ada di DPR, setiap RUU yang masuk akan diprioritaskan atau didahulukan untuk dibahas dan diselesaikan. Sebab RUU tersebut sudah dijadwalkan dan sudah dianggarkan. "Kalau sudah jadi prioritas tanpa ada supres sudah bisa dibahas, sudah ada anggarannya dan sama seperti RUU lain yang sudah diproses," ungkapnya.

Lebih lanjut, dikatakannya, sikap ketua fraksi seharusnya terus mengejar guna memastikan nasib RUU tersebut. Sebab ketua dan pimpinan DPR merupakan representasi dari fraksi yang ada di DPR.

"Ini hanya sekadar menahan proses mungkin bisa sampai ganti anggota DPR ini belum dibahas juga. Sehingga publik bisa menilai mereka pantas tidak dipilih lagi," tegasnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Saksi) Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai, semua yang terjadi by design atau sengaja saling lempar batu untuk mengulur waktu pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Motifnya mudah kita tebak, agar RUU ini urung dibahas dan disahkan menjadi UU. Dari awal saya sudah menduga ini. Sebab DPR dan pemerintah khawatir jika RUU ini disahkan, akan menjadi senjata makan tuan," pungkas dia.