Jakarta: Tersisa 37 daerah tertinggal dari total 62 daerah tertinggal di periode akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jumlah tersebut masih separuh dari 62 daerah yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal pada 2020.
"Saya melihat jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam mempercepat pengentasan daerah tertinggal terus meningkat. Beragam program dan kegiatan diformulasikan guna mendukung 62 kabupaten entas sebagai daerah tertinggal," ujar Wapres di Palu, Selasa, 3 Oktober 2023.
Wapres meminta agar para bupati di 62 daerah tertinggal aktif mendukung kebijakan afirmasi berbasis masyarakat. Kemudian, melakukan beragam intervensi yang sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor melibatkan kementerian terkait. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa.
Menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan pada RPJMN hingga 2024, pemerintah hanya menargetkan 25 kabupaten, tetapi masih ada upaya untuk melampaui target tersebut.
"Kita akan berupaya lebih dari itu," ujarnya.
Pengentasan daerah tertinggal, ujarnya, telah dimulai sejak pemerintahan KH Abdurrahman Wahid pada 2000, kemudian berkelanjutan hingga saat ini. Data Kementerian Desa, pada 2004- 2009 dientaskan 50 kabupaten dari ketertinggalan. Pada 2009-2014, dientaskan 70 kabupaten. Lalu pada 2014- 2019, dientaskan 62 kabupaten.
Pada 2019- 2024, ditargetkan terentaskan 25 kabupaten, dari 62 daerah tertinggal sehingga tersisa 37 daerah. Ia mengakui ada penurunan daerah-daerah yang dientaskan. Sebab, kondisi desa tertinggal pada saat ini dan dahulu tidak sama.
"Penurunan target, semakin hari semakin berkurang karena kualitas kemandiriannya entas tertinggalnya semakin kita tingkatkan. Ukuran ketertinggalan dulu, dengan hari ini berbeda," terang Menteri Desa.
