Video dan berita jokowi maruf

Koalisi Besar Tapi (Jangan) Loyo (6)

jokowi-maruf

Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam koalisi besar ini juga menimbulkan ragam isu yang salah satunya adalah jalan untuk memuluskan Amandemen UUD 45 tentang jabatan tiga periode dan juga indikasi bagi-bagi kursi. Bagaimana daya kontrol kebijakan dalam pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan yang berada dalam koalisi besar dapat terus berpihak kepada rakyat?

Koalisi Besar Tapi (Jangan) Loyo (5)

jokowi-maruf

Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam koalisi besar ini juga menimbulkan ragam isu yang salah satunya adalah jalan untuk memuluskan Amandemen UUD 45 tentang jabatan tiga periode dan juga indikasi bagi-bagi kursi. Bagaimana daya kontrol kebijakan dalam pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan yang berada dalam koalisi besar dapat terus berpihak kepada rakyat?

Koalisi Besar Tapi (Jangan) Loyo (4)

jokowi-maruf

Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam koalisi besar ini juga menimbulkan ragam isu yang salah satunya adalah jalan untuk memuluskan Amandemen UUD 45 tentang jabatan tiga periode dan juga indikasi bagi-bagi kursi. Bagaimana daya kontrol kebijakan dalam pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan yang berada dalam koalisi besar dapat terus berpihak kepada rakyat?

Koalisi Besar Tapi (Jangan) Loyo (3)

jokowi-maruf

Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam koalisi besar ini juga menimbulkan ragam isu yang salah satunya adalah jalan untuk memuluskan Amandemen UUD 45 tentang jabatan tiga periode dan juga indikasi bagi-bagi kursi. Bagaimana daya kontrol kebijakan dalam pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan yang berada dalam koalisi besar dapat terus berpihak kepada rakyat?

Koalisi Besar Tapi (Jangan) Loyo (2)

jokowi-maruf

Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam koalisi besar ini juga menimbulkan ragam isu yang salah satunya adalah jalan untuk memuluskan Amandemen UUD 45 tentang jabatan tiga periode dan juga indikasi bagi-bagi kursi. Bagaimana daya kontrol kebijakan dalam pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan yang berada dalam koalisi besar dapat terus berpihak kepada rakyat?

Koalisi Besar Tapi (Jangan) Loyo (1)

jokowi-maruf

Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam koalisi besar ini juga menimbulkan ragam isu yang salah satunya adalah jalan untuk memuluskan Amandemen UUD 45 tentang jabatan tiga periode dan juga indikasi bagi-bagi kursi. Bagaimana daya kontrol kebijakan dalam pemerintahan? Apakah kebijakan pemerintahan yang berada dalam koalisi besar dapat terus berpihak kepada rakyat?

Bedah Editorial MI: Menajamkan Fokus Koalisi

jokowi-maruf

Berkoalisi dalam konteks politik barangkali sama artinya dengan menjalin persahabatan dalam konteks sosial. Dalam perspektif itulah mungkin kita bisa memaknai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan elite parpol koalisi pendukung pemerintah. Jokowi ingin mengajak elemen bangsa, setidaknya para pendukungnya yang diwakili parpol koalisi, untuk bergotong royong dan menajamkan fokus demi menuntaskan persoalan yang masih menggantung di depan mata, yakni pandemi covid-19.

Makna berikutnya dari pertemuan di Istana Negara itu ialah penggalangan kekuatan. Masuknya anggota baru dalam barisan koalisi itu, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), secara positif bisa dibaca sebagai upaya Jokowi untuk menambah kekuatan, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Sorotan lain ialah terkait koordinasi. Perbedaan politik, entah itu antara anggota koalisi di pemerintah pusat atau antara pemerintah pusat dan daerah tak semestinya membuat koordinasi menjadi lamban, bahkan mampet. Ada dugaan koordinasi yang lemah dan otonomi daerah membuat proses pengambilan keputusan, terutama di masa darurat covid-19 menjadi lelet dan tidak efektif.

Menajamkan Fokus Koalisi

jokowi-maruf

Berkoalisi dalam konteks politik barangkali sama artinya dengan menjalin persahabatan dalam konteks sosial. Dalam perspektif itulah mungkin kita bisa memaknai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan elite parpol koalisi pendukung pemerintah. Jokowi ingin mengajak elemen bangsa, setidaknya para pendukungnya yang diwakili parpol koalisi, untuk bergotong royong dan menajamkan fokus demi menuntaskan persoalan yang masih menggantung di depan mata, yakni pandemi covid-19.

Makna berikutnya dari pertemuan di Istana Negara itu ialah penggalangan kekuatan. Masuknya anggota baru dalam barisan koalisi itu, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), secara positif bisa dibaca sebagai upaya Jokowi untuk menambah kekuatan, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi. Sorotan lain ialah terkait koordinasi. Perbedaan politik, entah itu antara anggota koalisi di pemerintah pusat atau antara pemerintah pusat dan daerah tak semestinya membuat koordinasi menjadi lamban, bahkan mampet. Ada dugaan koordinasi yang lemah dan otonomi daerah membuat proses pengambilan keputusan, terutama di masa darurat covid-19 menjadi lelet dan tidak efektif.

Istri Terduga Teroris di Sukabumi Terima Bantuan dari Jokowi

terorisme jokowi-maruf

Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kemanusiaan kepada istri terduga teroris di Kecamatan Bojong Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. Bantuan diterima langsung oleh istri terduga teroris dan disaksikan aparat desa setempat.

1 Tahun Jokowi-Maruf: Kendalikan Pandemi, Pulihkan Ekonomi

jokowi-maruf

Satu tahun Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terkuras menangani pandemi covid-19. Sementara pemulihan ekonomi tetap harus dilakukan dengan memberikan bantuan dana tunai salah satunya kepada sektor UMKM.

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Mahfud MD: Saat Ini Pengusutan Kasus Hukum Lebih Terbuka

jokowi-maruf

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah berjalan selama satu tahun. Dari sisi politik, hukum dan keamanan, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan saat ini pengusutan kasus hukum dilakukan lebih terbuka.

Setahun Jokowi-Maruf: Pandemi Mengubah Wajah Negeri

jokowi-maruf

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam periode kedua Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin yang sudah memasuki satu tahun. Namun prioritas kerja Jokowi-Maruf Amin berubah drastis setelah pandemi covid-19 sejak 2 Maret 2020 lalu.

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf dan Upaya Mengurangi Pengangguran

jokowi-maruf

Satu tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menjalankan sejumlah komitmen prioritasnya. Salah satunya yakni program jaring pengaman sosial dan meminimalisir angka pengangguran di Indonesia.

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Capaian dan Tantangan di Bidang Sosial-Ekonomi

jokowi-maruf

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah berjalan selama satu tahun. Pelaksanaan lima program prioritas Jokowi-Ma'ruf terganggu karena fokus pemerintah beralih untuk menangani pandemi covid-19 dan dampaknya. Lalu apa saja capaian satu tahun Jokowi-Ma'ruf di bidang sosial-ekonomi?

Survei Indo Barometer: Prabowo Jadi Menteri Terpopuler dan Berkinerja Baik

jokowi-maruf

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri terpopuler dan berkinerja baik berdasarkan hasil survei Indo Barometer. Selain Prabowo, menteri lain yang dinilai populer dan berkinerja baik yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

Peran Bakamla akan Diperkuat dengan Omnibus Law Keamanan Laut

jokowi-maruf

Kehadiran kapal Tiongkok di perairan Natuna merupakan ancaman bagi kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan tindakan untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan di wilayah itu. Di antaranya memperkuat peran Bakamla dengan omnibus law keamanan laut.

Jokowi dan 'Kutukan' Periode Kedua

jokowi-maruf

Presiden yang memimpin dua periode disebut berpotensi mengalami turbulensi yang besar atau 'kutukan' periode kedua. Hal ini juga membayangi pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk menghindarinya, Jokowi mesti menggenjot kebijakan tidak populer tapi dianggap penting oleh masyarakat.

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Evaluasi Kinerja Bidang Ekonomi dan Investasi (4)

jokowi-maruf

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap menjalani 100 hari pertama masa pemerintahan. Tantangan ekonomi dan rencana pemindahan ibu kota masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Mampukah Jokowi-Ma'ruf menjawab tantangan ekonomi global?

100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Evaluasi Kinerja Bidang Ekonomi dan Investasi (3)

jokowi-maruf

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah genap menjalani 100 hari pertama masa pemerintahan. Tantangan ekonomi dan rencana pemindahan ibu kota masih menjadi PR besar yang harus diselesaikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Mampukah Jokowi-Ma'ruf menjawab tantangan ekonomi global?

Raport 'Merah' & 'Biru' 100 Hari Pertama Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

jokowi-maruf

Banyak yang menilai dalam 100 hari pertama periode dua pemerintahannya, keputusan-keputusan strategis Presiden Joko Widodo sangat tidak populis. Tidak sedikit yang menjadi kontroversi seperti revisi UU KPK dan UU KUHP serta kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Memang bertolak belakang dibanding periode sebelumnya. Namun demikian optimisme masyarakat terhadap masa depan NKRI di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf tetap tinggi sebagaimana terlihat dalam kesimpulan hasil jajak pendapat berikut ini.

Lima kementerian yang sepak terjangnya mendapat nilai baik dari masyarakat. Ada lima kementerian pula yang mendapat nilai buruk. Apa saja kementerian yang raportnya 'biru' dan 'merah' itu?

Capaian Jokowi-Ma'ruf di 100 Hari Kerja

jokowi-maruf

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf memiliki lima program kerja utama yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi serta transformasi ekonomi. Bagaimana progres lima program tersebut di 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf.

Optimisme Tokoh Publik di 100 Hari Jokowi-Ma'ruf

jokowi-maruf

News Research Center Media Group News melakukan jajak pendapat suara tokoh publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di 34 provinsi. Hasilnya, kinerja Jokowi-Ma'ruf di 100 hari pertama mendapat nilai 6,84 dengan tingkat optimisme 74,7%.

100 Hari Pertama Jokowi-Ma'ruf, PKS: Rakyat Gelisah

jokowi-maruf

PKS menilai kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menggelisahkan. Rakyat khawatir terhadap kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS, rencana kenaikan tarif dasar listrik dan penghapusan subsidi elpiji 3 kg.

Jokowi di Mata Pewarta Istana

jokowi-maruf

Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah berjalan 100 hari. Banyak capaian yang diraih, banyak pula pekerjaan rumah yang harus dilakukan bersama Kabinet Indonesia Maju. Berikut ini sisi lain pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang akan dikupas bersama pewarta istana.