Ganjar Disarankan Mundur dari Gubernur Jateng

Jakarta: Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo disarankan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Hal ini terkait langkah Ganjar menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengenai keluhan warga Ibu Kota yang menjadi kontroversi.

"Kalau dia kebelet, dia bisa mengundurkan diri dulu dari jabatan gubernur. Karena kalau ada arahan partai 'Ganjar harus pergi kampanye harus sosialisasi, ke mana-mana seluruh Indonesia, karena masa kampanye 75 hari enggak cukup'," kata pakar otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan saat dihubungi Medcom.id, Selasa, 27 Juni 2023.

Djohan mengatakan aktivitas Ganjar terkait sosialisasi bakal capres sejatinya masih melekat di dirinya sebagai gubernur. Bila Ganjar mundur, politikus PDIP itu juga tak terikat dengan norma-norma dan aturan terkait kepala daerah.

"Jadi dia tak terikat dengan norma-norma aturan-aturan kaidah-kaidah di UU Pemda ya," ujar Djohan.

Aksi Ganjar menelepon Heru dinilai melanggar etika dan menurunkan citranya. Ganjar juga bakal disebut ikut campur atau cawe-cawe urusan pemerintahan provinsi lain.

"Walaupun dia punya hubungan baik, pertemanan dengan Pj atau dengan sekda DKI, tetap itu pelanggaran etika pemerintahan, masuk kategori itu," ucap Djohan.

Lapor ke Jokowi

Djohan menuturkan Ganjar mestinya hanya mencatat persoalan yang ia temukan dan diserahkan ke timnya. Bisa pula menyampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal temuannya, supaya Kepala Negara yang bertindak.

Sebab, hanya Presiden atau melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan untuk melakukan teguran pada level gubernur. Lalu, gubernur yang dilaporkan itu akan dilakukan pembinaan.

"Misalnya 'Pak Presiden saya menemukan persoalan ini di lapangan, tetapi kan enggak mungkin saya langsung mengoreksi kebijakan itu kepada gubernur yang sedang menjabat, kan enggak enak dong saya kan juga gubernur, pak presiden Jokowi tolong diarahkan pak gubernur DKI Jakarta'. Itu mestinya yang harus dilakukan," jelas Djohan.

Ganjar diyakini tak berani melakukan aksi itu bila Pj Gubernur DKI Jakarta bukan bagian dari pertemanannya. Djohan mengatakan aksi itu tak bakal dilakukan jika Anies Baswedan masih menjabat kursi nomor satu di DKI Jakarta.

"Kalau gubernurnya Anies bagaimana? Apa enggak marah Anies, misalnya, dia telepon nih Pak, saya keluhkan di depan Bapak, nanti di Jateng ketemu juga masalah mu bagaimana. Jadi tidak sehat bagi relasi bagi seorang gubernur dengan gubernur di tempat yang lain," ucap Djohan.

Sebelumnya, Ganjar mengunjungi Pasar Anyar Bahari untuk mendengar aspirasi pedagang. Salah satu yang dikeluhkan, terkait retribusi bulanan yang tinggi.

Lantas, Ganjar menelepon Heru untuk menyampaikan uneg-uneg tersebut. Namun, Heru tidak menjawab panjang karena sedang di acara lain.

Ganjar kembali berusaha menelepon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono. Dalam pembicaraan itu, Joko mengajak koordinator pasar menemui dirinya untuk berdiskusi lebih lanjut.