Infrastruktur di Jakarta Belum Mampu Redam Banjir

Jakarta: Banjir masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Jakarta seiring meningkatnya intensitas hujan ekstrem yang melampaui kapasitas infrastruktur pengendali banjir yang dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kondisi itu diakui Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sebagai dampak perubahan iklim yang membuat curah hujan makin sulit diprediksi.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, mengatakan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta sejatinya dibangun berdasarkan kapasitas desain curah hujan 100-150 milimeter (mm). Infrastruktur itu meliputi pompa air, tanggul sungai, drainase, hingga waduk dan embung.

“Kapastias desain ini ditentukan dari probabilitas curah hujan yang terjadi. Di Jakarta kapasitas desain yang digunakan, yaitu 100-150 mm,” kata Ika, Kamis, 28 Mei 2026.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, curah hujan di Jakarta disebut meningkat hingga 150-250 mm akibat perubahan iklim. Kondisi itu membuat infrastruktur eksisting tak lagi mampu menampung debit air secara optimal saat terjadi hujan ekstrem.

“Pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta efektif untuk curah hujan 100-150 mm, sedangkan untuk curah hujan yang lebih tinggi lagi dibutuhkan kapasitas infrastruktur yang lebih besar,” ujar Ika.

Langkah Mitigasi

Menurut Ika, peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir membutuhkan lahan lebih luas dan biaya pembangunan yang sangat besar. Namun, Pemprov DKI tetap melakukan sejumlah langkah mitigasi, salah satunya memperkuat dukungan pompa air stasioner maupun mobile.

Hingga 18 Mei 2026, Dinas SDA DKI memiliki 683 pompa stasioner yang tersebar di 246 lokasi. Selain itu, terdapat 540 pompa mobile yang disiagakan di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Selain memperkuat pompa air, Pemprov DKI melanjutkan pembangunan dan pemeliharaan sungai serta waduk pada periode 2025-2027 melalui proyek JakTirta dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul pengaman pantai.

Ika mengatakan proyek tersebut mencakup pembangunan sistem polder secara bertahap, peningkatan tanggul kali dan sungai, pembangunan waduk dan embung sebagai retensi air, hingga peningkatan saluran drainase di kawasan rawan banjir.

“Proyek ini akan menghadirkan berbagai macam infrastruktur pengendalian banjir untuk meningkatkan kapasitas pengendalian air di Jakarta,” kata Ika.