Sekjen PBB: Solusi Dua Negara Tak Boleh Hilang di Depan Mata Kita

New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan bahwa kekerasan, pengungsian, dan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat mengikis peluang perdamaian serta meningkatkan risiko “pembersihan etnis”.

“Kekerasan, pengungsian paksa, dan perluasan permukiman oleh Israel di Tepi Barat menghancurkan jalan menuju perdamaian serta memunculkan bayang-bayang pembersihan etnis,” kata Guterres dalam pidatonya pada pembukaan Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB sesi ke-81 di New York, Selasa, 22 September 2026.

“Kita tidak boleh membiarkan Solusi Dua Negara menghilang di depan mata kita,” ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Guterres mengatakan situasi yang memburuk di wilayah Palestina yang diduduki tidak boleh terabaikan di tengah gejolak yang melanda kawasan Timur Tengah.

Dia menyebut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 sebagai tindakan yang “mengerikan." Namun, menurut Guterres, serangan tersebut kemudian diikuti oleh serangan besar terhadap warga Palestina di Gaza dengan skala pembunuhan dan kehancuran yang belum pernah dia saksikan selama menjabat sebagai sekretaris jenderal.

Guterres juga mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) telah mengeluarkan langkah-langkah sementara yang mengikat secara hukum dalam perkara terkait penerapan Konvensi Genosida di Jalur Gaza.

Dia turut merujuk pada pendapat penasihat ICJ yang menyatakan bahwa PBB harus diizinkan menjalankan mandatnya di Gaza, sementara staf dan personel kemanusiaan harus mendapatkan perlindungan.

“Semua pihak harus mematuhi hukum internasional dan perintah pengadilan,” tegasnya.

Serukan Deeskalasi di Timur Tengah

Guterres kemudian menyoroti konflik yang meluas di Timur Tengah. Dia mengatakan berbagai konflik di kawasan tersebut terus “berjatuhan” satu sama lain, sementara gencatan senjata yang ada hanya menjadi “api yang lebih kecil” dan warga sipil tetap menanggung dampaknya.

“Saya menyerukan kepada para pemimpin di ruangan ini untuk memaksimalkan pekan tingkat tinggi ini bagi deeskalasi dan dialog,” kata Guterres.

Dia meminta komunitas internasional mengirimkan pesan yang jelas bahwa pertempuran harus dihentikan, bantuan kemanusiaan harus dapat mengalir, serta hak dan kebebasan navigasi harus dipulihkan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

Mengenai Ukraina, Guterres mengatakan perang Rusia telah menempatkan sebuah negara berdaulat dalam “perang brutal yang secara terang-terangan melanggar” Piagam PBB.

Dia juga menyebut konflik di Sudan sebagai “perang terhadap warga sipil”, dengan menunjuk pada pengungsian massal, kelaparan, serangan terhadap rumah sakit dan rumah warga, kekerasan seksual, serta serangan bermotif etnis.

Guterres turut memperingatkan bahwa krisis di Myanmar berisiko kehilangan perhatian dunia.

Dia menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, Dewan Keamanan pada abad ke-21 tanpa kursi permanen bagi negara-negara Afrika merupakan kondisi yang “tidak adil dan tidak dapat dipertahankan”.

Pengawasan Global terhadap AI

Guterres juga menyoroti perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan konsentrasi kekuasaan atas data, kapasitas komputasi, serta algoritma.

“Bahaya bukanlah teknologinya. Bahayanya adalah teknologi tanpa akuntabilitas, kemampuan tanpa pengawasan, pengambilan keputusan tanpa transparansi,” kata Guterres.

Menurut dia, negara-negara dengan kemampuan AI terbesar juga memiliki tanggung jawab terbesar. Dia mendorong negara-negara tersebut untuk berbagi informasi mengenai risiko keselamatan yang muncul, bekerja sama dalam pengujian, serta mengembangkan perlindungan bersama.

Guterres menyerukan kerangka kerja multilateral untuk pengelolaan risiko AI yang didukung pengawasan kredibel dan independen, sembari memastikan tidak ada negara yang tertinggal.

“Kecerdasan buatan harus dibentuk oleh umat manusia, bersama umat manusia, dan untuk seluruh umat manusia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa “anak-anak tidak boleh menjadi subjek uji coba untuk sistem yang tidak diatur."

Baca juga: Presiden Palestina Tuduh Israel Tekan Warga Untuk Tinggalkan Tepi Barat