HUT ke-81 RI dan Arah Baru Ekonomi Indonesia: Saat APBN Tak Lagi Sendiri

Jakarta: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia tak sekadar perayaan, namun menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan bangsa. Termasuk bagaimana perekonomian berkembang, serta ke mana arahnya akan dibawa.

Memasuki usia 81 tahun, Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencari sumber pertumbuhan baru.

Arah ekonomi Indonesia 2026 dibidik tumbuh di kisaran 5,4 persen hingga 5,6 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai angka enam persen pada 2026. Menurut Purbaya, perbaikan ekonomi sudah terlihat sejak triwulan IV-2025 yang tumbuh 5,39 persen.

Optimisme ini didukung kuat oleh permintaan domestik, percepatan belanja pemerintah pada awal tahun, serta mesin pertumbuhan baru dari sektor swasta dan investasi.

Namun, target tersebut tidak bisa hanya mengandalkan belanja negara. Kebutuhan pembangunan yang besar membuat pemerintah perlu mendorong sumber pembiayaan lain, terutama investasi dari dunia usaha.
 

Gambaran itu terlihat dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah menempatkan APBN sebagai fondasi untuk menjaga daya beli, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan membiayai program prioritas.

Presiden Prabowo Subianto pada penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026, menegaskan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. Melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

"APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkuat bangsa, alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," kata Presiden Prabowo.

Sejalan dengan itu, investasi didorong untuk mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan perekonomian. Dengan kata lain, APBN tidak lagi diharapkan bekerja sendirian. Anggaran negara tetap diperlukan, tetapi pemerintah ingin setiap rupiah yang dikeluarkan dapat ikut membuka ruang bagi investasi dan kegiatan ekonomi yang lebih luas.
 

Danantara jadi mesin baru pertumbuhan ekonomi

Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR melihat Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sudah berhasil menjaga investasi dan ekonomi Indonesia tumbuh baik di tengah gejolak global. Tak hanya itu, Prabowo juga mengapresiasi langkah Danantara dalam melakukan perampingan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.

Dalam arah kebijakan tersebut, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mendapatkan peran penting. Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan aset negara dan mengarahkannya ke investasi yang produktif. Perannya bukan menggantikan APBN, melainkan menjadi salah satu penggerak investasi dan menarik modal yang lebih besar, termasuk dari sektor swasta.
 
Harapannya, modal yang masuk tidak berhenti sebagai angka investasi. Ada proyek yang berjalan, pabrik yang dibangun, tenaga kerja yang terserap dan pelaku usaha di sekitarnya yang ikut mendapatkan manfaat.

Pola ini terutama diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti hilirisasi, energi, pangan dan manufaktur. Jika berjalan baik, efeknya bisa dirasakan hingga ke masyarakat. Investasi menciptakan kegiatan produksi, produksi membutuhkan pekerja dan pemasok, kemudian pendapatan yang diterima masyarakat kembali menggerakkan konsumsi.

Namun demikian, peran APBN tetap tidak bisa ditinggalkan. Pemerintah masih harus memastikan layanan publik berjalan, melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, arah baru yang sedang dibangun bukan berarti negara mundur dari perekonomian. Pemerintah justru ingin membagi peran dengan lebih banyak pihak. APBN menjadi fondasi, sementara Danantara dan sektor swasta diharapkan ikut menjadi mesin investasi.