ATI Rumuskan Skema Baru Pembiayaan Jalan Tol Libatkan Peran Swasta

Jakarta: Asosiasi Tol Indonesia (ATI) merumuskan pembaruan model pembiayaan jalan tol yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gagasan tersebut akan menjadi fokus dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, yang akan digelar pada Rabu, 12 Agustus 2026, di Jakarta.

Ketua Umum ATI Rivan A. Purwantono menegaskan, pihaknya berkomitmen penuh mendukung program pemerintah dalam upaya modernisasi ekosistem transportasi nasional serta peningkatan kualitas layanan dan keselamatan jalan.

“Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” ujar Rivan di Jakarta, Minggu, 9 Agustus 2026, dalam keterangan pers.

Saat ini, jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 3.115,98 kilometer yang mencakup 76 ruas. Infrastruktur ini dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi, dan diproyeksikan segera menyentuh angka Rp1.000 triliun apabila diakumulasikan dengan ruas yang masih dalam tahap persiapan dan konstruksi.

Di tengah masifnya pembangunan, kapasitas pembiayaan pemerintah tentu memiliki keterbatasan. Terlebih, sebagian besar ruas tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah dari siklus pengembalian investasi. Hal ini membutuhkan keselarasan struktur keuangan yang sehat agar pengusahaan jangka panjang tetap berkelanjutan.

Tantangan lain di lapangan juga kian bertambah akibat maraknya truk bermuatan lebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan dan memicu risiko keselamatan. Oleh karena itu, forum FGD ini dirancang sebagai ruang dialog solutif.

Acara ini akan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.


Ilustrasi jalan tol. (istimewa)

Diskusi akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, dengan menghadirkan ekonom Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro sebagai narasumber utama. Forum tersebut melibatkan partisipasi luas, mulai dari Komisi V DPR RI, kementerian/lembaga (seperti Kementerian PU, Kemenkeu, Bappenas, Kemenhub, BKPM, dsb.), lembaga pengawas dan penegak hukum (BPK, BPKP, KNKT, Korlantas Polri), hingga kalangan akademisi, perbankan, investor, dan YLKI.

Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara pemerintah dan pelaku industri sangat krusial dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan.

"Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," jelas Kristianto.

Dokumen rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan masukan strategis. Tujuannya, agar rumusan kebijakan jalan tol nasional ke depan dapat semakin adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi percepatan pembangunan Indonesia.