Anggota Dewan Energi Mitigasi Risiko Akibat Penutupan Selat Hormuz

Ilustrasi - Selat Hormuz. (ANTARA/Anadolu/py)

Anggota Dewan Energi Mitigasi Risiko Akibat Penutupan Selat Hormuz

Siti Yona Hukmana • 4 March 2026 15:49

Jakarta: Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) menggelar sidang ke-1 Tahun 2026 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta. Sidang yang dipimpin langsung Menteri ESDM selaku Ketua Harian DEN, Bahlil Lahadalia itu untuk memitigasi risiko akibat penutupan Selat Hormuz.

Selat Hormuz itu ditutup buntut konflik di Timur Tengah. Penutupan ini dinilai berpotensi mengganggu sekitar 20 persen pasokan minyak global atau sekitar 20,1 juta barel per hari. Maka itu, perlu digelar sidang DEN sebagai upaya antisipatif pemerintah menyusul dinamika global. 

"Sejumlah skenario sudah disiapkan, termasuk mitigasi risiko agar pasokan energi nasional tetap aman,” kata Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, seperti dilansir dari Antara, Rabu, 4 Maret 2026. 

Ia juga menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kementerian ESDM memastikan tidak terjadi kelangkaan energi di dalam negeri, menunjukkan komitmen kuat negara dalam menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam sidang, sekitar 19 persen kebutuhan minyak mentah Indonesia atau sekitar 25,36 juta barel berasal dari kawasan Timur Tengah dan melalui Selat Hormuz. Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah pengalihan sebagian impor minyak mentah ke negara lain dengan jalur pasokan yang lebih aman, termasuk meningkatkan suplai dari Amerika Serikat. 

Sementara untuk impor BBM, pasokan relatif aman karena sebagian besar berasal dari negara-negara di luar kawasan konflik. Selain itu, kebutuhan LPG nasional sebesar 7,3–7,8 juta ton per tahun yang masih dipenuhi melalui impor juga diarahkan untuk semakin terdiversifikasi sumbernya, termasuk dari Amerika Serikat, sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional.

Abdul menekankan diversifikasi energi tidak hanya sebatas pengalihan sumber impor, tetapi juga harus menyentuh optimalisasi potensi dalam negeri.

“Diversifikasi energi ini bukan hanya soal mengganti negara pemasok, tetapi juga memaksimalkan semua potensi sumber energi yang sudah ada di seluruh Indonesia,” ungkap Abdul.

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

Menurutnya, salah satu yang perlu menjadi konsen DEN adalah optimalisasi pembangkit listrik tenaga air yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Terutama, pembangkit listrik tenaga air yang belum dioptimalkan. 

"Apabila masih ada yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya, harus segera disiapkan. Intinya, seluruh upaya yang mengarah pada ketahanan energi nasional perlu dioptimalkan sebagai bagian dari langkah antisipasi,” ujar Abdul.

Ia menambahkan diversifikasi sumber energi, mitigasi risiko impor, serta optimalisasi energi domestik harus berjalan beriringan agar Indonesia tidak rentan terhadap gejolak geopolitik global. Ketahanan energi adalah fondasi stabilitas ekonomi. 

"Jika pasokan aman dan terkendali, maka inflasi bisa dijaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” ungkap Abdul.

Keputusan dan rekomendasi Sidang Anggota DEN ke-1 Tahun 2026 dianejt harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait, sebagai pedoman operasional cepat dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Pasalnya, ketahanan energi adalah fondasi stabilitas ekonomi. 

"Jika pasokan aman dan harga terkendali, maka inflasi bisa dijaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi,” kata Abdul.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Siti Yona Hukmana)