Paulus Tannos Belum Masuk Red Notice Padahal Sudah Ditangkap di Singapura

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut buronan Paulus Tannos masih belum masuk daftar red notice. Padahal, sudah diajukan sejak lama.

"Nah ini pun juga nanti salah satunya, ya kita karena memang ini sudah lama DPO nya, bahkan kita sedang mengajukan red notice ya, walaupun sampai saat ini belum terbit," kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip pada Selasa, 25 November 2025.

Asep mengatakan KPK sudah beberapa kali berkoordinasi membahas red notice Paulus Tannos tersebut. Namun tetap tak kunjung dikeluarkan oleh pihak terkait.

"Ya beberapa kali kita komunikasi dan koordinasi dengan NCB Mabes Polri dan diajukan ke headquarter-nya ya, headquarter-nya NCB, apa namanya NCB gitu ya, di Lyon tapi belum turun juga," ujar Asep.
 

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el Paulus Tannos (PT) mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang gugatan itu digelar Senin, 10 November 2025.

KPK sudah mendapatkan informasi soal gugatan Tannos. Lembaga Antirasuah menghormati keputusan itu.

"KPK menghormati hak hukum saudara PT yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan KTP elektronik," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 3 November 2025.


Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu

Budi mengatakan KPK akan melawan gugatan tersebut. Penyidikan korupsi yang menjerat Tannos dipastikan tidak ada kesalahan.

"Kami meyakini objektifitas dan independensi hakim dalam memutus pra-peradilan ini nantinya. Kami juga meyakini komitmen penegakan hukum yang mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi," terang Budi.