Menko Polkam: Tingkat Kepuasan Pemerintahan Presiden Prabowo Capai 81,2%

Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kinerja positif sepanjang semester pertama 2025. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mencapai 81,2 persen.

“Survei ini mencatat pemerintah memperoleh rapor biru pada lima aspek utama, yaitu aspek sosial budaya sebesar 95,1 persen, keamanan nasional 83,1 persen, stabilitas politik 70,8 persen, penegakan hukum 67,8 persen, dan kinerja ekonomi makro 67,4 persen,” ujar Budi Gunawan dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu, 20 Juli 2025.

Ia menilai temuan ini sebagai sinyal kuat bahwa stabilitas politik dan keamanan yang dijaga secara kolektif berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik.

Sementara itu, politikus Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, menyebut Presiden Prabowo sebagai pemimpin kuat. Prabowo juga membawa semangat revolusi dalam membangun fondasi negara dengan sistem yang berpihak kepada rakyat.

"Kini, visi tersebut mulai menetes dari atas ke bawah dan benar-benar dirasakan rakyat kecil. Prabowo-Gibran sudah di jalur yang tepat," katanya.
 

Baca juga: Prabowo Gelar Ratas Virtual, Seskab Teddy: Bahas Penegakan Hukum Hingga Cuaca Ekstrem

Hendarsam mencontohkan perbaikan signifikan di sektor ketahanan pangan. Para petani kini mulai merasakan manfaat kebijakan pemerintah karena rantai tengkulak perlahan terputus.

Di sektor energi, pemerintah disebut berhasil mengatur distribusi dan pengelolaan sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Keberadaan Koperasi Merah Putih juga dinilai mampu memutus rantai pasok barang subsidi agar lebih efektif menjangkau masyarakat.

Selain itu, pengamat politik Hadi Suprapto Rusli menyoroti keberhasilan Presiden Prabowo di panggung politik global. Meski demikian, ia menilai tantangan di sektor ekonomi tetap memerlukan perhatian khusus.

“Pak Prabowo selalu mengingatkan untuk tidak berpuas diri, melainkan terus melakukan evaluasi objektif. Citra positif presiden harus diikuti oleh kinerja para menteri dan pelaksana program,” tegas Hadi.