Kementerian Hukum Serahkan Keppres Amnesti Hasto ke KPK

Jakarta: Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi menyerahkan surat salinan Keputusan Presiden (Keppres) soal amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berkas diberikan oleh Dirjen AHU Widodo.

"Saya atas nama dari Kementerian Hukum tadi diminta datang sama Menteri (Hukum)," kata Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Sekatan, Jumat, 1 Agustus 2025.

Surat itu diterima oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Kelanjutan keluarnya Hasto diserahkan Kemenkum ke KPK.

"Alhamdulillah tugas saya sudah selesai dan sudah dilaporkan juga ke Pak Wamensesneg suratanya ke pimpinan KPK sudah diteirma dengan baik," ucap Widodo.
 

Baca juga:  Ditjen AHU Kementerian Hukum Serahkan Surat ke KPK, Apa Isinya?

Menurut Widodo, keputusan amnesti akan dijelaskan lengkap oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dia enggan mendahului informasi yang akan dipaparkan oleh atasannya.

"Nanti monggo Pak Menkum akan jelaskan detial kaitannya dengan pimpinan KPK akan jelaskan," ucap Widodo.

Presiden Prabowo Subianto dan DPR memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan Kepala Negara tidak kelewati batasnya.

"Itu kewenangan Presiden sesuai UUD 1945," kata Setyo melalui keterangan tertulis, Kamis, 31 Juli 2025.

Setyo mengatakan, Presiden berhak memberikan ampunan kepada siapapun. Termasuk Hasto, yang terjerat kasus suap pada proses PAW anggota DPR.