KPK Diminta Berani Bersih-Bersih di Kalbar

Jakarta: Ratusan massa dari Gerakan Anti Korupsi Pemuda Kalimantan Barat (GAKPKB) menggelar aksi di depan Gedung KPK RI, Jumat, 3 Oktober 2025. Dalam aksinya, GAKPKB menyampaikan sejumlah tuntutan. 

Ketua GAKPKB yang juga Wasekjend PB HMI, Muhammad Nafii, meminta KPK mengusut seluruh kasus korupsi di Kalimantan Barat tanpa pandang bulu. Hal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menumpas korupsi hingga ke akar-akarnya.

Di antaranya, menuntaskan kasus-kasus lain di Kalbar, seperti dugaan korupsi BP2TD, hibah Masjid Al-Falah Mempawah, dan penyalahgunaan anggaran PDAM Mempawah.
Menurut Nafii, praktik korupsi di Kalimantan Barat tidak boleh terus dibiarkan.

“Korupsi adalah musuh bangsa. Kami tidak ingin Kalimantan Barat terus dijadikan ladang bancakan oleh elit politik. Jika KPK diam, itu sama saja membiarkan perampokan terhadap hak-hak rakyat,” tegas Nafii.

Aksi yang berlangsung tertib ini, kata GAKPKB, merupakan bentuk perlawanan generasi muda terhadap praktik korupsi yang merusak pembangunan, merugikan rakyat, dan menghancurkan integritas pemerintahan.

Di sisi lain, KPK pun didesk untuk segera kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mempawah. “Kami tidak datang untuk basa-basi. Kami menuntut KPK segera menetapkan status hukum Ria Norsan," kata Nafii. 

Sebelumnya, KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas dan pribadi milik Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan (RN). Upaya paksa itu dilakukan untuk mencari bukti dalam kasus dugaan rasuah dalam pembangunan dan peningkatan jalan di Mempawah.

Ria berstatus sebagai saksi dalam perkara ini. Budi enggan memerinci barang yang telah dibawa penyidik dari kediaman kepala daerah itu. Salah satu yang diusut adalah dugaan keterlibatan beberapa pihak, termasuk kepala daerah.

"Nah Gubernur Kalbar ini kan pemeriksaan kemarin adalah selaku mantan bupati mempawah Saudara RN. Masih fokus penyidikannya untuk pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.