KPU Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 Tersedia

Jakarta:  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin memastikan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah tersedia. Meski belum semua daerah memastikan memiliki anggaran untuk PSU.

Dia menyampaikan dua daerah yang tidak memiliki anggaran PSU. Yakni Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel.

"Masih belum ada update dari dua daerah tersebut, tapi dipastikan nanti terfasilitasi lah kalau teman-teman dari Kemendagri," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Menurut Afif, daerah yang menggelar PSU Pilkada 2024 telah mencari jalan keluar soal pendanaan. Anggaran PSU Pilkada 2024 untuk 22 daerah lainnya terpenuhi lewat sisa dana Naskah Perjanjian Hidah Daerah (NPHD) dan dari pemerintah daerah. 

"Kami meyakini insyallah bisa terfasilitasi semua. Kalaupun tidak (terpenuhi dari anggaran daerah), kan ada mekanismenya, bisa di-support dari anggaran pusat," terang Afif.
 

Baca juga:  PSU Pilkada Pasaman Berlangsung 19 April

Sebelunya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa anggaran pendapatan belanja negra (APBN) bakal menyuntikkan daerah yang kekurangan anggaran untuk menggelar PSU.

Anggaran PSU Pilkada 2024 di 22 daerah terpenuhi setelah Kemendagri berkoordinasi dengan jajaran KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan APBD di tengah kebijakan efisiensi.

Dalm rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin (10/3), Tito mengungkap anggaran PSU Pilkada 2024 sebesar Rp719,170 miliar dengan rincian kebutuhan untuk KPU sebesar Rp429,725 miliar, Bawaslu sebesar Rp158,919 miliar, TNI sebesar Rp38,531 miliar, dan Polri sebesar Rp91,993 miliar.