Menlu Iran Laporkan AS dan Israel ke PBB atas Serangan 13 Juni

Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengirimkan surat resmi kepada para pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berisi tudingan bahwa Amerika Serikat mengarahkan serangan Israel terhadap Iran.

Dikutip dari Antara, Sabtu, 15 November 2025, surat tersebut ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB, menuntut pertanggungjawaban Washington atas serangan Israel pada 13 Juni yang memicu perang selama 12 hari antara kedua negara yang telah lama bermusuhan itu.

Surat tersebut dikirim setelah pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump, yang mengklaim dirinya “sangat bertanggung jawab” atas serangan Israel terhadap Iran.

Araghchi menggambarkan pernyataan tersebut sebagai bukti nyata bahwa Washington memimpin dan mengendalikan apa yang disebutnya tindakan ilegal Israel, yang menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran, termasuk komandan militer senior dan ilmuwan nuklir terkemuka.

Menurut isi surat, serangan-serangan tersebut melanggar Pasal 2 Piagam PBB dan mencakup serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Sejumlah sasaran sipil yang diserang dilaporkan meliputi rumah sakit, ambulans, lembaga penyiaran negara, penjara, serta infrastruktur energi, termasuk fasilitas nuklir yang berada di bawah perlindungan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Surat itu juga menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar sejumlah instrumen internasional lain, termasuk Dokumen Akhir Konferensi Peninjauan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), beberapa resolusi IAEA yang relevan seperti Resolusi 444 dan 533, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 487 (1981).

Araghchi menyatakan bahwa tanggung jawab atas serangan tersebut tidak hanya berada pada Israel, tetapi juga pada Amerika Serikat, yang menurutnya “menjalankan pengarahan dan kendali” atas operasi tersebut. Ia menuntut agar Washington memberikan kompensasi penuh atas kerusakan material dan moral yang ditimbulkan terhadap Iran, termasuk pemulihan situasi ke kondisi sebelum serangan terjadi, sesuai prinsip-prinsip hukum internasional.

Dalam surat itu, Araghchi juga memperingatkan bahwa Trump dan pejabat AS lain yang terlibat dapat menghadapi tanggung jawab pidana individual atas dugaan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional—termasuk tindakan agresi, serangan yang disengaja terhadap warga sipil, serta penargetan ilmuwan, akademisi, jurnalis, tahanan, dan perwira militer di luar zona pertempuran.

Iran menegaskan pula bahwa pihaknya “berhak” menempuh berbagai upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban negara maupun individu yang bertanggung jawab, serta berhak menerima ganti rugi atas kerusakan yang dialami selama perang berlangsung.

Ketegangan antara Teheran dan Washington meningkat tajam sejak konflik pecah pada Juni, yang sekaligus menghentikan proses negosiasi nuklir kedua negara. Iran menekankan bahwa pembicaraan hanya dapat dilanjutkan jika AS menjamin proses negosiasi tidak akan kembali terganggu.

Sementara itu, Washington menuntut negosiasi langsung terkait program nuklir Iran, seraya menegaskan bahwa infrastruktur nuklir Iran telah mengalami kerusakan yang tidak dapat dipulihkan akibat serangan AS terhadap tiga lokasi nuklir utama selama perang 12 hari tersebut.

Baca juga:  Israel dan Iran Saling Klaim 'Kemenangan Historis' Setelah Gencatan Senjata