Israel 'Ancam' Ambil Alih Tepi Barat Jika Eropa Akui Negara Palestina

Tel Aviv: Pemerintah Israel memperingatkan negara-negara Eropa bahwa jika mereka secara sepihak mengakui negara Palestina, maka Israel akan merespons dengan tindakan sepihak pula, termasuk kemungkinan aneksasi Area C di Tepi Barat dan legalisasi sejumlah permukiman ilegal.

"Langkah-langkah sepihak terhadap Israel akan dibalas dengan langkah sepihak oleh Israel," ujar Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar, Yerusalem, dikutip dari Middle East Eye, 22 Mei 2025.

Menurut laporan ToI, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer telah secara pribadi memperingatkan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot dan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy bahwa Israel dapat membalas pengakuan atas negara Palestina dengan mencaplok Area C Tepi Barat serta mengesahkan pos-pos permukiman yang sebelumnya tidak diakui.

Laporan terpisah Israel Hayom juga menyebut pesan serupa telah disampaikan Sa'ar kepada mitranya di Inggris, Prancis, dan beberapa negara lainnya. Termasuk ancaman untuk memperluas kedaulatan Israel ke wilayah Lembah Yordan.

Peringatan ini muncul menjelang KTT yang dipimpin Prancis dan Arab Saudi di New York bulan depan, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut akan mendorong pengakuan negara Palestina secara terkoordinasi.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pengakuan sepihak terhadap negara Palestina "hadiah besar bagi teror" di beragam media lokal.

Prancis disebut sebagai kekuatan Eropa paling signifikan yang mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina. Sementara itu, negara-negara seperti Spanyol telah lebih dulu mengakui status Palestina sebagai negara berdaulat. Malta diperkirakan akan menyusul pada KTT mendatang.
 

Baca Juga: Warga Israel di Paris Protes Genosida Gaza, Desak Uni Eropa Jatuhkan Sanksi

Namun, beberapa negara seperti Jerman, Hungaria, dan Republik Ceko dikabarkan menolak langkah pengakuan sepihak.

Israel bersikeras bahwa setiap bentuk pengakuan terhadap negara Palestina saat ini dianggap sebagai ganjaran atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Kampanye militer Israel di Gaza yang masih berlangsung telah memicu gelombang simpati global terhadap warga Palestina dan mendorong seruan internasional untuk solusi dua negara.

Di sisi lain, ketegangan antara Israel dan Eropa semakin meningkat menyusul penolakan Israel untuk membebaskan jalur distribusi bantuan ke Gaza. Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson bahkan memanggil duta besar Israel dan menyatakan bahwa "kami tidak mendukung apa yang dilakukan pemerintah Israel dengan melarang akses ke Gaza. Sama sekali tidak."

Kristersson juga mengisyaratkan dukungan untuk peninjauan ulang perjanjian asosiasi Uni Eropa-Israel, menyusul kekhawatiran atas pelanggaran HAM dan prinsip demokrasi oleh pemerintah Netanyahu. Menurut diplomat Prancis, 17 dari 27 negara anggota Uni Eropa mendukung evaluasi ulang perjanjian tersebut.