DPR Junjung Tinggi Prinsip Meaningful Participation dalam Revisi KUHAP

Jakarta: Anggota Komisi III DPR Lola Nelria Oktavia menegaskan DPR mengedepankan prinsip meaningful participation (partisipasi yang bermakna) dalam proses revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Kami di Komisi III DPR RI akan tetap menjunjung tinggi prinsip meaningful participation dalam penyusunan RUU KUHAP, dalam menyempurnakan hukum acara di Indonesia," kata Lola dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 1 Juli 2025.

Menurut legislator Partai NasDem itu, partisipasi yang bermakna dari seluruh pihak sangat penting dalam revisi beleid tersebut. 

"Dalam rangka perumusan dan penyusunan, kami selelu membuka ruang yang terbuka, kami menerima masukan-masukan dari masyarakat, dan pakar-pakar," tandasnya.