PBB Laporkan Krisis Kemanusiaan Parah di Gaza akibat Blokade Israel

New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa operasi kemanusiaan di Gaza mengalami “kendala parah” akibat blokade dan serangan militer Israel yang terus berlanjut.

Dalam konferensi pers pada Senin kemarin, juru bicara PBB Stephane Dujarric menggambarkan kondisi kritis yang dialami warga sipil di Gaza, termasuk tingkat kelaparan dan kekurangan obat-obatan yang semakin memburuk.

“Blokade total selama lebih dari delapan minggu telah melumpuhkan distribusi bantuan. Sebanyak 16 dapur umum terpaksa ditutup akhir pekan lalu, dengan lebih banyak lagi yang akan menyusul minggu ini,” ujar Dujarric, dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 29 April 2025.

Ia juga mengungkapkan bahwa Program Pangan Dunia (WFP) telah kehabisan stok makanan, sementara 10.000 kasus malnutrisi akut pada anak-anak Gaza telah tercatat sejak awal tahun.

Dampak kesehatan dan pendidikan yang mengkhawatirkan

Krisis di Gaza tak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga memengaruhi berbagai sektor lain secara mendalam. Laporan PBB menyebutkan bahwa persediaan medis untuk penanganan trauma kritis hampir habis.

Sementara itu, akses terhadap layanan dari tim medis spesialis semakin terbatas karena situasi keamanan dan logistik yang tak mendukung.

Di sektor pendidikan, sebanyak 90.000 siswa dan 2.000 guru kehilangan akses belajar-mengajar akibat hancurnya infrastruktur dan evakuasi massal. Dukungan terhadap kesehatan mental dan kegiatan rekreasi anak-anak juga ikut terputus, menambah beban psikososial pada generasi muda yang hidup dalam konflik berkepanjangan.

Dujarric menambahkan bahwa perintah pengungsian baru dari militer Israel telah memaksa ribuan keluarga meninggalkan rumah mereka, memperburuk kondisi yang sudah parah sejak gencatan senjata dilanggar pada Maret lalu.

Konteks internasional dan tanggung jawab hukum

Konflik ini juga semakin diperumit oleh perkembangan hukum internasional yang melibatkan Israel. Hingga kini, korban tewas di pihak warga Palestina telah melampaui 52.300 jiwa sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023.

Di tingkat hukum internasional, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tengah menghadapi surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang.

Sementara itu, Mahkamah Internasional masih memeriksa kasus dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel. Dalam situasi tersebut, PBB kembali menegaskan pentingnya akses kemanusiaan yang tidak dibatasi dan mendesak adanya solusi politik segera agar penderitaan warga sipil Gaza yang telah berlangsung selama 18 bulan dapat diakhiri. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  PBB Desak Israel Bertanggungjawab atas Kematian Staf di Gaza