Legislator NasDem Minta Kemenkeu Selaraskan Data Utang Piutang dengan BUMN

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem, Shohibul Imam, meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelaraskan data utang piutang dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terutama, yang diberikan penugasan oleh negara.

"Boleh enggak kami mendapatkan rekon, Pak? Rekonsiliasi utang piutang antara Kementerian Keuangan dan BUMN-BUMN yang diberikan penugasan. Jadi biar kita tidak ada perdebatan. Misalnya dari BUMN ini belum dibayar, ya kan," kata Shohibul dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 30 September 2025.

Shohibul mendorong agar proses penyelarasan data utang piutang antara Kemenkeu dengan Pertamina maupun BUMN lain dapat segera dituntaskan demi memastikan transparansi dan kepastian pembayaran.

"Kami juga rapat tadi malam mendapatkan ini dari Pertamina. Salah satu harapan dari mereka adalah mendorong disegerakannya rapat tiga menteri. Sebagai dasar pembayaran atas kompensasi BBM, khususnya Pertalite yang telah selesai diaudit oleh Itjen Kemenkeu," ujar Shohibul.