Kemendikdasmen Catat 377 Dugaan Pelanggaran dalam Tes Kemampuan Akademik SMA 2026

Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 jenjang SMA/MA dan SMK/MAK. Sebanyak 14 temuan pada gelombang pertama masuk kategori pelanggaran berat dan tengah didalami Inspektorat Jenderal.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin mengatakan evaluasi sementara pelaksanaan TKA mencakup tiga aspek, yakni partisipasi peserta, penanganan gangguan teknis, serta pengawasan dan integritas pelaksanaan ujian.

“Status masing-masing temuan ditentukan melalui klarifikasi dan pemeriksaan. Kami menindaklanjuti setiap temuan sesuai dengan bukti yang ada,” ujar Toni dalam Taklimat Media di Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Dia menjelaskan dari total sekitar 3,73 juta peserta yang menjadi basis rekapitulasi pengawasan, 377 dugaan pelanggaran tersebut setara dengan sekitar 0,07 persen. Namun, setiap temuan tetap ditindaklanjuti untuk memastikan bentuk pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Toni, pelanggaran tidak hanya terkait peserta didik, tetapi juga melibatkan unsur pelaksana di satuan pendidikan, seperti pengawas, dan teknisi. Salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan ialah pengambilan foto maupun siaran langsung (live) dari ruang pelaksanaan TKA melalui media sosial.

Meski sebagian unggahan hanya memperlihatkan kondisi ruang ujian, tindakan tersebut tetap melanggar tata tertib. Sebab, satuan pendidikan dilarang mengekspos pelaksanaan tes.

Sementara itu, dugaan kecurangan yang berkaitan langsung dengan substansi soal, seperti memotret dan menyebarkan soal ujian, menjadi perhatian khusus dalam pemeriksaan.

Toni menegaskan penjatuhan sanksi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan bukti yang beredar di media sosial. Kemendikdasmen  bersama Inspektorat Jenderal masih mendalami nuntuk mengidentifikasi tingkat pelanggaran, pihak yang terlibat, serta dampaknya terhadap peserta didik.

“Kami perlu melihat tingkat kecurangannya seperti apa, pengaruhnya seperti apa, kemudian memutuskan sanksi yang diberikan, baik kepada siswa, pengawas, maupun pihak lainnya,” jelas Toni.
 

Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI. Pengawasan juga dilakukan di 34 provinsi.

Pada 2 November 2026, BKPDM menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 yang ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar memastikan seluruh pihak mematuhi tata tertib TKA.

Gangguan Teknis dan Evaluasi Pelaksanaan

Selain persoalan integritas, Kemendikdasmen mengevaluasi gangguan teknis yang terjadi pada pelaksanaan TKA gelombang pertama, khususnya pada 27 Oktober 2026. Toni menyebutkan dari 2.118.746 peserta yang terdaftar pada gelombang pertama, tingkat kehadiran pada hari pertama, ketiga, dan keempat berada di atas 94 persen.

Namun, gangguan sistem pada hari kedua menyebabkan hanya 27,7 persen peserta yang berhasil menyelesaikan tes. Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen memberikan kesempatan kepada peserta sesi pertama yang terdampak untuk mengikuti sesi khusus pada 30 Oktober 2026 dan 76,7 persen peserta hadir.

Pada gelombang kedua, tercatat 1.643.553 peserta dengan tingkat kehadiran selama empat hari berkisar 96,74-97,15 persen. Untuk mengantisipasi gangguan serupa, kapasitas layanan sistem ditingkatkan dari dua menjadi 10 unit.

Pemerintah juga memperbaiki konfigurasi sistem, pembaruan layanan aplikasi, serta pengetatan pengaturan akses guna menjaga stabilitas pelaksanaan ujian.

Kemendikdasmen turut menganalisis skor mentah peserta pada 26 mata pelajaran menggunakan metode Cohen’s untuk membandingkan hasil antargelombang.

Hasil sementara menunjukkan 23 dari 26 mata pelajaran memiliki perbedaan rata-rata skor yang sangat kecil. Sebanyak tiga mata pelajaran lain belum menunjukkan perbedaan substansial.

Namun, Toni mengatakan analisis tersebut belum menjadi penilaian final mengenai kesetaraan paket soal. Pemerintah perlu mengkaji karakteristik soal dan kondisi pelaksanaan secara menyeluruh setelah seluruh rangkaian TKA selesai.

TKA 2027 Dimulai Januari

Toni juga mengumumkan jadwal pelaksanaan TKA 2027 untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, serta program Paket A dan Paket B. Pendaftaran peserta dijadwalkan berlangsung pada 6 Januari-7 Februari 2027.

Selanjutnya, simulasi dan gladi bersih akan dilaksanakan pada Februari 2027. Hal ini untuk memastikan kesiapan perangkat, petugas, dan alur pelaksanaan di satuan pendidikan.

Pelaksanaan utama TKA jenjang SMP/MTs dijadwalkan pada 29 Maret-1 April 2027, disusul Paket B pada 3–4 April 2027. Jenjang SD/MI akan mengikuti ujian pada 5–8 April 2027, sedangkan Paket A dijadwalkan pada 10–11 April 2027.

Ujian susulan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs berlangsung pada 19–22 April 2027. Sementara itu, peserta Paket A dan Paket B dijadwalkan mengikuti ujian susulan pada 24–25 April 2027. Hasil TKA 2027 diumumkan pada 14 Mei 2027.

Toni menjelaskan peserta akan mengerjakan dua kelompok mata uji selama dua hari. Hari pertama mencakup matematika dan numerasi sebanyak 30 soal dengan waktu pengerjaan 72 menit, dilanjutkan survei karakter selama 20 menit.

Pada hari kedua, peserta mengerjakan 30 soal bahasa Indonesia dan literasi selama 75 menit, kemudian mengisi survei lingkungan belajar selama 20 menit.

Kalimantan Tengah Mengikuti Ujian Susulan

Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Rahmawati mengatakan tingkat partisipasi peserta Paket C pada TKA 2026 relatif lebih rendah dibandingkan peserta pendidikan formal.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat partisipasi peserta pendidikan kesetaraan. Salah satu masukan yang muncul ialah mempertimbangkan waktu pelaksanaan TKA Paket C menjelang akhir semester atau sekitar April–Mei.

Namun, pelaksanaan TKA Paket C tahun ini tetap diselenggarakan bersamaan dengan jenjang SMA/MA dan SMK agar hasilnya dapat digunakan untuk menyetarakan capaian pembelajaran pendidikan nonformal dengan pendidikan formal.

Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik) Rahmawati (kanan). MI/Despian

Rahmawati menegaskan tingkat kesulitan soal TKA Paket C tidak dibedakan dengan peserta pendidikan formal. Sebab, hal itu mengacu pada capaian pembelajaran yang sama.

Terkait pelaksanaan susulan, dia memastikan seluruh peserta TKA di Kalimantan Tengah akan mengikuti ujian pada jadwal susulan akibat kondisi yang terjadi di wilayah tersebut. “Data untuk Kalimantan Tengah yang akan mengikuti susulan lengkap, yakni 589 satuan pendidikan dengan 36.999 peserta. Tidak ada satu pun yang mengikuti pelaksanaan utama,” ujar Rahmawati.

Untuk peserta di daerah lain, penentuan ujian susulan disesuaikan dengan kondisi dan laporan satuan pendidikan, pengawas, serta hasil konfirmasi dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama.

Rahmawati menambahkan hasil TKA juga akan dimanfaatkan sebagai validator nilai rapor dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Namun, kebijakan mengenai bobot dan mekanisme pemanfaatan hasil TKA dalam seleksi tersebut menjadi kewenangan penyelenggara SNPMB.