Modus Korupsi Bansos Presiden Diduga dengan Mengurangi Kualitas

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pengurangan kualitas terjadi pada dugaan rasuah proyek bantuan sosial (bansos) presiden. Permainan kotor dalam perkara itu ada pada pengadaan.

"(Modusnya) pengurangan kualitas bansos," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Juni 2024.

Tessa menjelaskan kasus ini masih berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Penyidik dipastikan akan menyelesaikan perkara ini.

“(Mulanya berasal) dari laporan masyarakat pada saat OTT (di) Kemensos tahun 2020, yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan,” ucap Tessa.

Negara ditaksir merugi Rp125 miliar atas permainan kotor ini. Namun, hitungan itu belum final karena penyidik masih melakukan pencarian bukti.
 

Baca juga: KPK Usut Alasan Tersangka Beli Tanah Terkait Korupsi di Tol Trans Sumatra

Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan didalami saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.

“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah diputus oleh pengadilan tipikor, ini dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Juni 2024.

Tessa menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan diusut dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos masuk ke persidangan.

“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini dimulai, berjalan,” ujar Tessa.