Pengamat: PPP Akan Dilemahkan jika Ajukan Hak Angket

Jakarta: Keberanian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR diragukan. Pemerintah diyakini bakal melemahkan PPP jika ikut menggulirkan hak angket.

“Kalau dia (PPP) mendukung hak angket pasti akan dibredel, akan dilemahkan gitu loh, dan akan mengalami banyak masalah, terutama dalam konteks petinggi-petingginya, bisa dicari kasus hukumnya, ya akan seperti itu lah,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada Medcom.id, Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurut dia, menyerang PPP sangat mudah. Salah satu caranya dengan menyerang petingginya dengan kasus hukum.

“Ya kalau saya sih, gertakan, karena kalau dia (PPP) dukung hak angket itu pasti akan dicari itu, kasus-kasus hukum akan digembosi, selesai,” ujar Ujang.

PPP diyakini tidak akan bisa melawan jika dilemahkan pemerintah. Sebab, kata Ujang, suara partai juga lemah.

Dia menilai pernyataan PPP yang mendukung hak angket cuma gertakan. PPP ujungnya akan masuk ke pemerintahan.

“Makanya ketika pemerintahan Jokowi jilid pertama, kita tahu PPP ada di luar pemerintahan, lalu kan dipecah, lalu berkonflik, lalu PPP jadi dua, lalu petingginya bermasalah, masuk KPK,” ucap Ujang.
 

Baca Juga:  PPP Diyakini Tak Akan Dukung Hak Angket

Menurut dia, penggembosan hal wajar dalam proses politik. Partai yang tidak sejalan dengan pemerintah biasanya ditinggal.

“Itu bagian dari risiko dalam konteks ada di luar kekuasaan, apalagi ini dorong-dorong hak angket itu dianggap melawan pemerintah, ya pasti akan dikerjai, seperti itu,” tegas Ujang.

Sebelumnya, PPP akhirnya menyatakan sikap mendukung usulan hak angket di DPR yang pertama kali diinisiasi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.

"Ini bukan soal menang dan kalah, ini bukan soal sekedar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat Pemilu kemarin, ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu," kata Romahurmuziy dalam keterangannya, Rabu, 28 Februari 2024.

Romahurmuziy membantah PPP berancang-ancang meninggalkan Ganjar Pranowo dan hendak bergabung ke kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang unggul sementara dalam hasil hitung cepat atau quick count Pilpres 2024.