Alasan PDIP Batal Pinang Anies di Pilkada Jakarta

Jakarta: Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Aryo Seno Bagaskoro mengungkapkan alasan partainya tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Aryo menyebut PDIP percaya pada proses kaderisasi partai.

Elektabilitas Anies masih yang tertinggi dalam survei di Pilkada Jakarta. Namun, kata Aryo, dalam pilkada-pilkada yang diikuti PDIP, tokoh yang diusung tidak melulu harus punya elektoral yang tinggi.

"Yang penting buat kita nalar kualitatif kita bekerja lebih sering dibandingkan sekadar nalar kuantitatif masalah angka," kata Aryo dalam acara Hotroom Bersama Hotman Paris Hutapea yang tayang di Metro TV, Rabu, 28 Agustus 2024.

Selain itu, kata dia, residu polarisasi dari Pilkada Jakarta 2017 yang begitu keras juga menjadi pertimbangan. Sementara, untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis partai, PDIP tidak ingin menginvestasikan energi terlalu banyak dalam menyikapi residu persoalan tersebut.

"Maka perlu komunikator yang baik. Dalam menyampaikan komunikasi yang baik tentang sikap, platform, dan perjuangan partai, kita sepakat bahwa yang paling cocok adalah the golden truth sang tenggorokan emas Pramono Anung dan si doel anak betawi Rano Karno," ucap Aryo.
 

Baca juga: Usung Pramono di Jakarta, PDIP Dinilai Ambil Jalan Tengah

Pengamat politik Ray Rangkuti berpendapat gagalnya pencalonan Anies kemungkinan terkait mandeknya proses komunikasi. Sebelumnya Anies juga 'ditinggalkan' tiga partai pendukung di Pilpres 2024, yakni NasDem, PKB, dan PKS.

"Pertama tentu alasan pragmatis, mungkin bergabung dengan koalisi KIM jauh lebih menguntungkan dari segi kekuasaan. Kalaupun tidak dapat di Jakarta kan mereka bisa negosiasi di tingkat nasionalnya,” kata Ray pada kesempatan yang sama.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan peta pilkada berbeda dengan peta pilpres. Dinamika lokal akan menjadi perhitungan.

Selain itu, pilkada dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilu dan transisi kekuasaan. Ada agenda politik nasional yang juga menjadi bagian dari agenda partai.

"Contoh terdekat pembentukan kabinet oleh pemerintahan baru di mana partai-partai pendukung yang tadinya menjadi kontenstan lawan di pilpres kemudian menjadi bagian dari koalisi pendukung. Salah satu ilustrasi koalisi pendukung pemerintah itu adalah menjadi bagian dari kabinet. Kan itu yang selalu dipraktikkan," ujar Titi.