Dukcapil DKI Buka Forum Sanggah bagi yang Keberatan Penonaktifan KTP

Jakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mulai melakukan penataan administrasi kependudukan dengan penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK). Untuk warga Jakarta yang nantinya terdampak penonaktifan NIK karena telah tinggal di luar daerah, bisa mengajukan keberatan.

"Mereka (yang NIK-nya dihapus) bisa langsung datang ke kelurahan. Nanti ada petugas kita dan panggil RT/RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan," kata  Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin kepada wartawan, Kamis, 18 April 2024.

Dalam prosesnya, Pemprov DKI memetakan warga-warga yang terdampak penonaktifan NIK. Data tersebut diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan penghapusan NIK tersebut.

Selanjutnya, dalam verifikasi dan validasi keberatan warga yang terdampak penonaktifan NIK, Pemprov DKI akan mengajukan rekomendasi kepada Kemendagri sebagai tindak lanjutnya. Jika terbukti masih tinggal di Jakarta maka akan dikeluarkan dari data yang akan dinonaktifkan.

"Kalau memang yang bersangkutan terbukti masih di sana dan tinggal sehari-hari di sana, kami akan keluarkan dari program penataan itu. Tapi kalau sudah tidak di sana, maka kami sarankan untuk dipindahkan," ujar Budi.
 

Baca juga:  Dukcapil Jakarta Mulai Ajukan Penonaktifan 92 Ribu NIK Pekan Ini

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memulai penonaktifan NIK dengan sasaran 92 ribu warga Jakarta. Dengan rincian 81.119 NIK warga yang meninggal dunia dan 11.374 NIK warga di Rukun Tetangga (RT) yang sudah tidak lagi ada.

Lalu, penonaktifan NIK warga Jakarta yang sudah tinggal di luar daerah akan dilakukan setelah penonaktifan pada dua kategori awal selesai dilakukan. Budi juga meminta masyarakat ber-KTP DKI yang tinggal di luar Jakarta segera memindahkan dokumen kependudukannya.

Budi menyebut warga harus menyadari dampak kebijakan ini. Ketika pemerintah masih menyalurkan bantuan kepada warga yang tak lagi tinggal di Jakarta, keuangan daerah terbebani dan penggunaan anggaran menjadi tak maksimal.

"Saat pemilu kemarin, mereka (warga tinggal di luar daerah) datang ke rumah orang tuanya (di Jakarta) dan ternyata masih ber-KTP di sana. Mereka sudah puluhan tahun tinggal di luar. Padahal, BPJS-nya kita bayarkan," ungkapnya.