Revisi UU Wantimpres Batal Pakai Nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) batal menggunakan nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Beleid itu tetap dilakukan perubahan.

Awalnya Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menyampaikan bahwa DPA muncul karena diusulkan pemerintah dan pihaknya menyerahkan ke fraksi-fraksi terkait usulan itu. Hal ini disampaikan dalam rapat panitia kerja (panja) revisi UU Wantimpres.

"Di sini ada perubahan, waktu kita mengusulkan itu namanya Dewan Pertimbangan Agung, tapi pemerintah menginginkan namanya tetap Dewan Pertimbangan Presiden, sesuai nama yang lama dan ini kita kembalikan ke fraksi-fraksi, apakah tetap dengan usulannya ataupun nanti ada modifikasi boleh, kan ini sifatnya pembahasan," ujar Awiek di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024.

Fraksi PKS, NasDem, Gerindra, dan PAN juga menyampaikan agar tetap menggunakan Wantimpres. Sebab, Dewan Pertimbangan telah termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pada Pasal 16 UUD 1945 versi perubahan, berbunyi; Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.